Represi Persma Kembali Mengudara, di Mana Letak Payung Hukumnya?

Ilustrasi Pers Mahasiswa yang dibungkam.

(Sumber: bangunkansukijo.wordpress.com)

Kabar tindakan represif terhadap kerja jurnalistik Pers Mahasiswa (Persma) kembali mengudara akhir – akhir ini. Salah satunya, kasus pengunggahan cerpen di website Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Universitas Sumatera Utara (USU) pada Maret 2019. Cerpen yang berjudul ‘Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya’ ini, dinilai berbau unsur Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) oleh rektor USU. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) rektor USU nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019, pada 22 Juli 2019 LPM Suara USU resmi diberedel dan seluruh pengurusnya dipecat. Kabar terbaru berdasarkan pers rilis yang dibagikan LPM Suara USU pada 30 Oktober 2019, hingga saat ini mereka masih menunggu keputusan sidang pada 14 November mendatang mengenai gugatan LPM Suara USU atas SK tersebut.

Penjegalan kinerja Persma juga terjadi pada LPM Teropong Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Dilansir dari pers rilis LPM Teropong melalui medium.com, hal tersebut bermula saat LPM Teropong mengadakan diskusi yang mengangkat isu sensitif pada 09 Oktober 2019, yakni ‘Framing Media dan Hoaks berjudul Papua dalam Perspektif Media Arus Utama’. Pengangkatan tema tersebut  kemudian memicu datangnya pihak aparat dari Kepolisian Sektor Sukolilo. Anggota polisi mengatakan, jika seharusnya pihak penyelenggara mengajukan izin ke kepolisian untuk menyelenggarakan diskusi semacam itu. Karena menurut polisi, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengamankan jalannya kekondusifan  di wilayah hukumnya.

Kasus tersebut kemudian merambah pada kabar dibubarkannya diskusi. Dan berlanjut pada pemutusan izin berkegiatan  LPM Teropong oleh pihak kemahasiswaan PENS pada  10 Oktober 2019. Birokrat kampus juga mempermasalahkan penggunaan kata PENS pada nama lembaga Teropong. Namun, pada 15 Oktober 2019, angin segar datang pada LPM Teropong setelah dilakukannya audiensi antara Direktur PENS beserta jajarannya dengan anggota LPM Teropong. Sebagaimana dilansir dari jatimnet.com, melalui audiensi ini Wakil Direktur (Wadir) III PENS memutuskan untuk mengizinkan LPM Teropong melakukan kerja jurnalistiknya di lingkungan kampus. Namun, yang digarisbawahi adalah birokrasi perizinan berkegiatan harus jelas. Mengenai kabar simpang siur pembubaran LPM Teropong berhasil ditepis, dengan disarankannya LPM Teropong untuk masuk di keanggotaan organisasi kampus yang dibawahi Badan Eksekutif Mahasiswa PENS. Kabar diperbolehkannya LPM Teropong untuk berkegiatan lagi di kampus, menjadi bentuk kemenangan terhadap kinerja Persma. Hal ini berkaitan dengan aksi solidaritas yang sebelumnya diadakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), guna mengecam dan menolak segala bentuk tindakan represif yang ditujukan pada LPM Teropong khususnya.

Pers rilis pemberedelan sekretariat LPM Suara USU pada 22 Juli 2019

(Sumber: Ofisial Instagram @lpm_suarausu)

Tak berhenti pada dua kasus di atas, kasus terbaru yang kembali terdengar adalah pembubaran diskusi yang digelar mahasiswa Universitas Udayana (Unud)  Bali pada Senin, 28 Oktober 2019. Sebagaimana dilansir dari nasional.tempo.co, pembubaran diskusi disebabkan rektorat menganggap isu yang diangkat terlalu sensitif. Rektorat berdalih bahwasanya diskusi yang mengusung tema ‘Dinamika Pemerintahan Joko Widodo pasca Pelantikan Kabinet’ ini, tidak memiliki izin dan tidak memberikan citra positif terhadap nama kampus. Diskusi yang diikuti mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unud bersama Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini pun berakhir pembubaran oleh satpam kampus atas perintah rektorat.

Tiga kasus di atas hanya segelintir contoh penjegalan kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus, terutama terhadap kerja-kerja Persma. Masih banyak kasus serupa hingga berakhir pada pemberedelan dan pemecatan kepengurusan Persma. Sebagaimana riset yang dilakukan Badan Pengurus Penelitian dan Pengembangan (BP Litbang)  PPMI mengenai kekerasan terhadap Persma, dalam kurun waktu antara 2013–2016 setidaknya ada 47 LPM yang pernah mengalami tindak kekerasan. Mulai dari kasus intimidasi, yang dalam hasil kajian PPMI ditemukan sebanyak 33 kasus, pemberedelan 11 kasus, pelecehan 7 kasus, dan pemberedelan serta kriminalisasi 5 kasus. Sementara untuk pelaku kekerasan, teridentifikasi dari seluruh kasus, birokrat kampus sebanyak 11 kali, organisasi kemahasiswaan 6 kali, serta narasumber 4  kali. Namun keseluruhan data tersebut masih bersifat sementara karena hanya berbasis kajian data. Meski demikian, data yang telah dikumpulkan dapat menjadi acuan untuk menafsirkan kondisi terkini, tentang betapa rentannya Persma mengalami kekerasan dalam kerja-kerja jurnalistik.

Bentuk kasus intimidasi bahkan kekerasan yang sering kali dilakukan terhadap Persma, salah satunya disebabkan payung hukum yang melindungi Persma belum jelas. Bahkan, dalam Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak disebutkan nama Persma. Dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pers, perlindungan yang disebutkan hanya diperuntukkan bagi perusahaan pers.  Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Pers, payung hukumnya lebih mengarah pada perusahaan pers yang sudah berbadan hukum. Hal ini diperjelas dalam surat edaran Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers. Sehingga, kedudukan Persma yang mayoritas hanya sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tentunya mempersulit mereka dalam memperoleh status badan hukum. Apalagi, mayoritas Persma masih bergantung pada pendanaan kampus.

Padahal, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza berkata, pada Kongres Ke-10 AJI di Solo, November 2017, AJI secara tegas menyatakan menerima Persma agar bisa bergabung ke dalam asosiasi. AJI juga akan selalu aktif mengadvokasi jika terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap pegiat Persma. Persma diizinkan melakukan kinerja jurnalistiknya sebagaimana pers pada umumnya, namun ranahnya lebih sempit.

Karena jurnalis adalah pewarta, bukan pembawa petaka.

(Sumber: Padangkita.com)

Perbedaan tersebut kemudian mengarah pada penyelesaian sengketa pers dalam UU Pers tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa Persma. Sehingga, Persma masih berjalan tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas. Posisi Persma juga akan rentan dan lemah jika berhadapan dengan kampus. Namun, tidak adanya payung hukum yang jelas membawahi Persma, tidak serta merta menjadi alasan bagi birokrat kampus untuk melakukan tindakan represif terhadap Persma. Yang mana dalam melakukan kerja jurnalistiknya, Persma selalu dianggap membahayakan bagi citra positif kampus. Sehingga, tak jarang kerja – kerja jurnalistik Persma yang berbau mengkritisi kebijakan kampus akan berujung pada pemberedelan Persma itu sendiri.

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat sebagai tonggak berdirinya suatu demokrasi, khususnya di lingkungan kampus. Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 12 tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 ayat 3, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas academica, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.” Persma juga merupakan ruang pembelajaran, sebagai kiblat kebebasan menuangkan ekspresi di lingkungan kampus. Perihal kritik yang sering dilontarkan Persma terhadap kampus, merupakan suatu bentuk usaha dalam mendukung kemajuan kampus itu sendiri. Tentunya pihak kampus perlu mewadahi Persma, bukan melakukan pembungkaman apalagi pemberedelan.

 

(Mauliya Laila)

 

 

Related Posts