Menyelisik Kembalinya Pers Masa Orde Baru, Pers Pancasila

Andreas Harsono dan Pers Pancasila dalam sebuah ilustrasi. (Arya)

Narasi munculnya kembali pers Pancasila sesekali terdengar dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari Wikipedia, pers Pancasila diartikan sebagai pers nasional yang berorientasi, bersikap, bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataan-nya, konsep pers ini digunakan untuk mengekang pers yang berseberangan dengan pemerintahan orde baru. Saat itu, pers dianggap sebagai institusi politik yang mesti diatur dan dikendalikan seperti halnya organisasi massa dan partai politik. Kini istilah pers Pancasila tidak lagi tercantum pada Undang-Undang (UU) No.40 1999 tentang Pers. UU Pers terbaru hanya mengenal istilah pers nasional dan pers asing.

Namun, di penghujung tahun 2019, muncul adanya kerjasama pengembangan pers Pancasila oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Panut Mulyono dan Ketua Dewan Pers yaitu Muhammad Nuh pada Selasa (10-12-2019). Tak lama kemudian, Balairung Press UGM  menerbitkan sebuah artikel untuk kembali mengingatkan masyarakat tentang isu ini dengan judul  “Tong Kosong Bernama Pers Pancasila”.

Di Malang, isu ini kembali dibahas oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Papyrus Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan mengadakan diskusi jurnalistik bertajuk ”Tong Kosong Bernama Pers Pancasila di Tengah COVID-19” pada Jumat, (08-05).  Kami berkesempatan mengikuti diskusi yang berlangsung secara daring ini mulai pukul 20.00–22.00 WIB melalui aplikasi Zoom . Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai narasumber utama yaitu Andreas Harsono, penulis buku Agama Saya adalah Jurnalisme dan aktivis hak asasi manusia di Human Rights Watch serta penerima Nieman Fellowship on Journalism dari Universitas Harvard. Sementara itu, jalannya diskusi dimoderatori oleh salah satu anggota LPM Papyrus, Martiniana Pasrin.

Diskusi diawali dengan penjelasan Andreas Harsono mengenai arti pers Pancasila. Ia menjelaskan jurnalisme tidak bisa digabungkan dengan ideologi, agama, atau kompromi politik. Jurnalisme sebagai metode untuk mencari dan memberikan informasi yang bermutu kepada masyarakat didasarkan pada kebenaran fungsional, bukan kebenaran agama atau kebenaran filosofis. Di sisi lain, menurutnya Pancasila adalah dasar negara yang merupakan kompromi politik dari kelompok nasionalis, sekuler, dan agamis. Hal ini menjadikan  jurnalisme tidak bisa dikaitkan dengan Pancasila yang merupakan suatu kompromi politik.

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul “ Quo Vadis Jurnalisme Islami”, ia menerangkan jurnalisme yang dikaitkan dengan ideologi sama saja dengan propaganda. Menurutnya propaganda adalah suatu peliputan, penulisan, serta penyajian informasi dimana fakta-fakta itu disajikan termasuk ditekan dan diperkuat pada bagian tertentu, agar selaras dengan kepentingan ideologi atau kekuasaan yang memanipulasi komunikasi tersebut. Jadi jika jurnalisme digunakan untuk memberikan informasi yang dirancang guna memengaruhi masyarakat dengan ideologi lain seperti fasisme, komunisme, kapitalisme atau agama apapun, maka lebih tepat didefinisikan sebagai propaganda.

“Propaganda maupun dakwah juga bagian dari komunikasi. Namun menyamakan propaganda dengan jurnalisme, saya kira akan menciptakan kebingungan yang serius dengan daya rusak besar,” tulis Andreas.

Selanjutnya, dalam diskusi Andreas menjelaskan kebenaran fungsional dalam jurnalisme adalah kebenaran yang diikuti dengan bukti konkret atau mengikuti standart internasional. Ia menganalogikan, dalam agama, kisah-kisah kenabian kebenarannya ditentukan bukan oleh kebenaran fungsional tapi menurut kebenaran versi agama masing-masing.

“Bayangkan dalam cerita Nabi Ibrahim dan ismail, siapa yang sebenarnya disembelih? Buat rekan muslim mengatakan Ismail; rekan Katholik, Kristen mengatakan Ishaq. Lalu siapa yang benar? Sementara kita gabisa wawancara Tuhan. Sehingga itulah jurnalisme tidak bisa disubordinasikan ke dalam ideologi apapun,” ujar Andreas.

Selanjutnya, ia menerangkan jika pers Pancasila tidak sesuai dengan sepuluh elemen dalam jurnalisme. Dengan mengambil contoh, investigative reporting diakui sebagai genre jurnalisme karena terkait dengan elemen bahwa wartawan diperlukan untuk memantau kekuasaan. Lagi, jurnalisme sastrawi ada karena penulisannya sesuai dengan elemen jurnalisme harus menarik dan relevan. Lalu dalam jurnalisme terdapat elemen ke-sepuluh yaitu warga punya tanggung jawab terhadap jurnalisme, lantas muncullah genre  citizen journalism. Lebih lanjut, genre dalam jurnalisme bisa diakui sebagai gerakan baru bila orang-orang yang mempromosikannya bisa menerangkan seperangkat metode, yang lebih advanced dari metode sebelumnya, tanpa melawan elemen-elemen klasik dalam jurnalisme.

“Nah jurnalisme Pancasila itu termasuk elemen mana? Tidak ada. Jadi jurnalisme Pancasila, Islami itu gak bisa karena gak ada kaitannya dengan sepuluh elemen tadi,” ujar Andreas.

Memasuki sesi tanya jawab, muncul pertanyaan mengenai dampak jika pers Pancasila dihidupkan lagi. Andreas mengkhawatirkan, jika kembalinya pers Pancasila ini dapat dijadikan alasan untuk pembredelan, sensor, dan intimidasi terhadap wartawan seperti pada masa orde baru. Ia mengambil contoh pada tahun 1994, ketika pemerintah melakukan pembredelan terhadap beberapa media pers seperti Detik, Editor, Tempo karena melaporkan dugaan korupsi pembelian kapal perang dengan menggunakan alasan pers Pancasila.

“Di zaman orde baru, pers dibredel atas nama pers Pancasila, ini akan menjadi kemunduran buat demokrasi di Indonesia. Jurnalisme dan demokrasi itu lahir bersama-sama dan mati bersama-sama,” ujar Andreas.

Di penghujung diskusi, ia menekankan bahwa pers Pancasila itu tidak ada. Menurutnya, keputusan Ketua Dewan Pers dan Rektor UGM yang ingin menghidupkan kembali pers Pancasila sangat disayangkan. Adanya kesepahaman ini membuat prestasi Muhammad Nuh sebagai Ketua Dewan Pers patut dipertanyakan. Andreas menjelaskan jika sebaiknya pers mahasiswa tetap meliput seperti biasa dan tidak termakan dengan istilah-istilah yang terdengar baik. “Jangan mudah termakan oleh istilah-istilah baik. Pers Pancasila itu gak ada, itu kerjaan orang yang ga punya kerjaan, abis-abisin duit,” jelasnya.

 

(Arya Putra H.Y)

Related Posts