Menimbang Perlunya Opsi Lockdown

Grafik jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat.

(Sumber Gambar: idntimes.com)

Pada Hari Sabtu, 28 Maret 2020 jumlah masyarakat yang positif terjangkit Corona Virus Disease (COVID)-19 resmi menembus angka empat digit, yaitu 1.155. Angka ini tentunya cukup mengkhawatirkan karena terus meningkat tajam. Dengan jumlah pasien meninggal mencapai 102 orang dan yang sembuh 59 orang. Hal ini menyebabkan rasio kematian di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu 8,83 %.

Kegaduhan kembali bermunculan di sosial media, terutama twitter. Banyak suara masyarakat yang kembali mempertanyakan keputusan lockdown dari pemerintah. Lockdown adalah penerapan karantina terhadap suatu wilayah karena keadaan darurat dalam rangka mencegah perpindahan orang yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Beberapa praktisi kesehatan terang–terangan mendukung lockdown. Terutama setelah banyaknya tenaga medis yang gugur ketika menangani pasien COVID-19.

Namun, masih terdapat masyarakat yang menentang kebijakan lockdown. Alasan ekonomi menjadi faktor utama karena kebanyakan mereka bergantung pada sektor informal. Dilansir dari merdeka.com, pada tahun 2020, 57 % masyarakat Indonesia bekerja pada sektor informal. Ketika kebijakan lockdown dijalankan, mereka kesulitan untuk bekerja melalui rumah. Para pedagang kaki lima, asongan, buruh harian, petani, adalah contoh masyarakat yang tercekik ketika himbauan bekerja dari rumah diterapkan.

Menengok Lockdown dan Social Distancing

Sebenarnya, kebijakan lockdown dan social distancing telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut UU No. 6 tahun 2018, ada beberapa model karantina. Beberapa macam jenis lockdown atau karantina yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut yaitu karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina Rumah Sakit. Syarat utamanya adalah penentuan status darurat kesehatan nasional oleh pemerintah pusat yaitu Presiden, yang diikuti dengan pembentukan satuan tugas untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah penyakit.

Terkait hal itu, pemerintah sudah mengumumkan darurat nasional COVID-19 sampai akhir Mei 2020. Hal ini dijelaskan di Bab IV tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Pasal 10 sampai pasal 14. Selanjutnya pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut pembatasan sosial atau social distancing. Penjelasan ini terdapat di pasal 49 UU No. 6 tahun 2018. Kebijakan social distancing tersebut merupakan upaya minimal dalam menghambat penyebaran  COVID-19.

Selanjutnya, dalam pasal 53, 54, dan 55 UU No. 6 tahun 2018 dijelaskan tentang karantina wilayah atau lockdown lokal. Lockdown dilaksanakan salah satunya ketika ada penyebaran penyakit di antara masyarakat secara meluas.  Dalam situasi seperti ini harus dilakukan penutupan wilayah akan ada pengawasan yang ketat dari aparat untuk menangani wabah. Selain itu, tidak ada lalu lintas keluar masuk dari wilayah tersebut. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena menurut undang-undang tersebut,  kebutuhan pokok dijamin oleh pemerintah.

Pemerintah bisa saja melakukan lockdown tersebut. Mengingat jumlah kasus di Indonesia, khususnya Jakarta semakin meningkat. Namun, sampai sekarang, pemerintah tetap bersikukuh memberlakukan kebijakan social distancing. Alasan mengapa pemerintah masih memberlakukan kebijakan tersebut mungkin karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi dampak dari penerapan kebijakan lockdown .

Jika kita menengok negara lain, perlakuan pemerintah terhadap masyarakatnya yang menghadapi lockdown berbeda-beda. Saat lockdown di Cina, pemerintah setempat menginstruksikan warganya untuk mengunduh suatu aplikasi berbasis big data bernama Jian Kang Bao. Aplikasi ini semacam kartu kesehatan bagi warga Cina selama pandemik melanda. Nantinya di aplikasi tersebut ada sebuah ikon berwarna. Warna tersebut adalah merah, kuning, dan hijau. Mereka yang mendapatkan warna merah berarti mendapatkan pengawasan super ketat atau harus diisolasi. Sedangkan warna kuning harus tetap berada di rumah, dan yang warna hijau memiliki hak untuk keluar rumah. Indikator ini akan didapatkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diulang-ulang setiap hari seperti “Berapa suhu anda hari ini?”. Hal ini tentunya cukup membantu pemerintah dalam memantau kondisi setiap warganya.

Aplikasi Jian Kang Bao yang disediakan Pemerintah Cina untuk memantau kondisi kesehatan setiap warganya ditengah wabah COVID-19. (Sumber Gambar: idntimes.com)

Sementara itu dilansir dari tirto.id, setelah jumlah kasus positif COVID-19 di Malaysia mencapai 553 kasus, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk lockdown sejak tanggal 18 Maret. Pemerintah Malaysia sangat antisipatif menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh lockdown. Pemerintah setempat telah berjanji akan memberikan diskon tarif listrik untuk bulan April mendatang dan bantuan finansial sebesar 600 ringgit bagi pekerja yang tidak mendapat penghasilan akibat lockdown.

Apa yang Bisa Pemerintah Lakukan?

Indonesia bisa saja mengadopsi kebijakan dari negara-negara tersebut. Namun, dalam menangani dampak dari kebijakan lockdown perlu memperhatikan kondisi demografi di berbagai wilayah Indonesia. Perlakuan daerah yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Disinilah pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Lantas bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya bergantung pada sektor informal? Pengalokasian sedikit hasil pajak untuk menghidupi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut masih memungkinkan. Hal tersebut merujuk data dari kemenkeu.go.id yang memaparkan penghasilan negara dari pajak sepanjang tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun. Dengan perhitungan yang matang, bantuan kepada masyarakat yang terdampak lockdown bisa terealisasi.

Lagi-lagi, kita bisa belajar dari Cina terkait penanganan COVID-19. Berdasarkan studi yang dilakukan Universitas Southampton yang dipublikasikan di southampton.ac.uk, 67 % kasus COVID-19 di Cina dapat dicegah jika berbagai langkah mitigasi dimulai seminggu sebelum 23 Januari 2020. Bahkan angka infeksi virus bisa turun 95 % dari total kasus saat ini jika Cina memulai mitigasi pada awal Januari sejak virus ini ditemukan akhir Desember 2019. Dari studi tersebut dapat dilihat bahwa penanganan lebih awal dapat mencegah jatuhnya banyak korban.

Lebih baik lockdown selama beberapa minggu daripada menjalani social distancing dengan penuh ketidakpastian akan keefektifan kebijakan ini. Tentunya lockdown perlu dijalankan dengan penuh kedisiplinan dan peran dari setiap elemen masyarakat. Terkait hal tersebut, kita bisa menengok Australia dalam hal kedisiplinan. Pemerintah Australia memberlakukan hukuman denda berat dan pemenjaraan di sejumlah tempat bagi yang tidak mematuhi peraturan isolasi diri. Hukuman termahal adalah di Australia Barat dimana para pelanggar mendapat denda sampai 457 juta rupiah.

Dengan kondisi yang semakin gawat serta kebijakan social distancing yang tidak diterapkan secara baik oleh sebagian masyarakat, opsi lockdown layak dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Minimal, lockdown dilakukan di daerah yang berstatus pusat pandemi COVID-19  seperti wilayah Jabodetabek. Pemerintah juga perlu berkonsultasi kepada para ahli di sektor-sektor yang terdampak terkait penerapan kebijakan lockdown. Cukuplah Amerika Serikat yang meraih “Ranking-1” untuk kasus positif COVID-19 karena terlambat melakukan lockdown.

 

Sholah Zamzami

 

Related Posts