Fri. Dec 4th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Mengenang 22 Tahun Biak Berdarah: Massa Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

2 min read

Massa aksi saat menyampaikan orasinya, Senin (06-07). (Sukma)

Senin (06-07), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi dengan tajuk “Mengenang 22 Tahun Biak Berdarah dan Sejarah Kolonialisme Indonesia di West Papua” di Jalan Sumbersari, Kota Malang. Aksi ini digelar pada pukul 10.00 WIB–13.00 WIB. Dalam aksi ini, massa aksi memperingati 22 tahun tragedi Biak Berdarah yang kasusnya tak kunjung selesai hingga hari ini. Selain itu, mereka juga menuntut atas kemerdekaan Papua yang telah diproklamirkan pada tahun 1961. “Tujuan dari aksi ini adalah supaya bangsa Papua diberikan hak penentuan nasib sendiri dan agar masyarakat tahu bahwa bangsa Papua adalah bangsa yang telah merdeka,” ujar salah satu peserta aksi.

Biak Berdarah adalah tragedi pembantaian kepada rakyat sipil di Papua pada tanggal 6 Juli 1998. Mereka ditangkap dan dianiaya karena mempertahankan pengibaran bendera bintang kejora pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Atas kejadian kelam tersebut, massa aksi menuntut atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada tragedi tersebut. Meskipun kasus ini sudah diterima oleh Komnas HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Biak ini tidak kunjung ditindaklanjuti.

Selain itu massa aksi juga memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah untuk segera:

  1. Memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua;
  2. Membatalkan Otsus jilid II;
  3. Menutup Freeport dan semua perusahaan transnasional di seluruh tanah Papua Barat;
  4. Menarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah West Papua;
  5. Mendesak PBB segera menerapkan hukum Humaniter di tanah Papua;
  6. Membuka akses jurnalis nasional maupun internasional di tanah Papua;
  7. Membebaskan seluruh tahanan politik papua tanpa syarat;
  8. Memberikan akses bantuan sosial kepada pengungsi Intan Jaya dan Nduga tanpa keterlibatan militer;
  9. Mencabut SK Drop Out (DO) Sepihak terhadap empat mahasiswa UNKHAIR Ternate;
  10. Menghentikan diskriminasi terhadap pelajar dan mahasiswa Papua di kota studi masing masing;
  11. Membebaskan Jakob Skrziypski tanpa syarat;

Aksi tidak berhenti sampai di sini saja. Massa aksi akan terus melakukan berbagai upaya agar aspirasi mereka direspon oleh pemerintah Indonesia, baik dengan jalur diskusi maupun menggelar aksi kembali. Mereka berharap kepada Pemerintah Indonesia untuk segera merespon tuntutan yang telah disampaikan. “Kami berharap pemerintah dapat menerapkan demokrasi yang sesungguhnya dengan memberikan referendum terhadap bangsa Papua,” ujar salah satu massa aksi dalam orasinya.

 

(Azmi, Sukma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.