Suara Mahasiswa Polinema tentang Hak Angket terhadap KPK

Pemerintahan Indonesia sedang ramai dengan isu pemberian hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku badan independen. Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyidikan oleh DPR kepada kebijakan Pemerintah mengenai kehidupan masyarakat dan negara. Hak angket diberikan ke KPK agar lembaga dapat diawasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan. Isu ini sudah dibahas oleh berbagai forum dan kalangan. Tidak hanya mahasiswa, bahkan 400 dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) ikut angkat bicara.

Peserta membaca materi Kajian Terbuka Hak Angket KPK di kantin lantai tiga Polinema, Kamis (27/07)

Tak mau ketinggalan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang (Polinema) turut membahas isu tersebut dalam Kajian Terbuka Hak Angket terhadap KPK di kantin lantai tiga Polinema, Kamis (27/07). Kajian Terbuka merupakan acara pengelupasan, penyampaian, dan atau pertukaran informasi tentang suatu isu yang kemudian disinkronkan dengan informasi yang didapat dalam forum. Acara ini berfungsi sebagai sarana membangun pola pikir kritis dengan sasaran seluruh mahasiswa Polinema. Peserta yang hadir sekitar 20 orang dan didominasi oleh anggota BEM Polinema sendiri. Menurut Agung, salah satu panitia, minimnya peserta disebabkan oleh kurang strategisnya waktu pelaksanaan yaitu saat liburan. Isu hak angket pun mencuat ketika mahasiswa Polinema menghadapi UAS.

Diketahui bahwa dana yang dikucurkan untuk hak angket sebesar 3,1 Miliar. Saat ini, beberapa partai seperti  keluar dari (Pansus) hak angket. Kejanggalan lain yaitu pihak yang mengajukan hak angket akhir-akhir ini tersorot kasus korupsi. Misalkan SN yang masih belum dinonaktifkan. Namun, sempat ada peserta yang setuju pada hak angket agar kredibilitas KPK lebih terjaga dan badan independen itu tidak merasa di atas angin. Setelah diskusi, didapatkan hasil bahwa forum menolak hak angket terhadap KPK. Beberapa alasan penolakan hak angket yaitu dasar yang kurang kuat, terkesan dibuat-buat, momennya terlampau tidak tepat, serta diduga hak angket menjadi upaya intervensi, kriminalisasi KPK, bahkan pengalihan isu. Lebih lanjut, BEM Polinema akan membuat Press Release yang disebarkan di Kesekretariatan Bersama dan media sosial BEM Polinema.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa studi di politeknik agak berbeda dengan universitas, tetapi idealisme tetap harus dijaga. Untuk generasi muda Polinema, ingatlah identitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Selain mengubah diri sendiri melalui pendidikan, kita juga harus kritis terhadap isu yang ada,” pesan Fabian Eka Firera selaku Presiden BEM Polinema. Ke depannya, kemungkinan BEM Polinema menyelenggarakan kajian serupa bertema Perpu Organisasi Masyarakat.

(Qolbil, Rona)

Related Posts