Tue. Nov 30th, 2021

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Puncak Pekan Rakjat, ASURO Kirim Surat untuk Presiden

2 min read
Massa aksi yang memegang poster berisi beberapa tuntutan. (Nur Sukma)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Soeara Rakjat (ASURO) menggelar aksi puncak pekan rakyat sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap kondisi krisis keberpihakan negara terhadap sejumlah hak-hak rakyat. Dengan tema “Negara Gagal, Saatnya Bangun Persatuan Rakyat Lawan Kapitalisme-Oligarki”, aksi ini digelar di depan gedung Balai Kota Malang, Kamis (30-09). “Sebelum sampai pada hari ini, banyak rangkaian momentum “September Hitam” yang telah terlaksana, seperti melaksanakan diskusi serial dan nonton bareng, baik secara offline dan online selama tiga hari berturut-turut,” ujar Abdulah selaku juru bicara aksi. Hal yang mendasari diadakannya diskusi serial adalah adanya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perburuhan, lingkungan, agraria, kesehatan, inkonsistensi pemerintah dalam menangani pandemi, pendidikan, kebebasan akademik, serta perempuan. ASURO juga menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Abdulah yang salah satunya meminta Presiden untuk membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK.

Selain itu, ASURO juga membacakan beberapa tuntutan, di antaranya:

1. HAM: mengusut tuntas pelanggaran HAM berat, menemukan pembunuh Munir Said Thalib dan menjadikan peristiwa tersebut menjadi pelanggaran HAM berat, serta mengecam segala bentuk kriminalitas terhadap aktivis pejuang HAM.

2. Pelemahan KPK: G30S TWK yang meminta Presiden untuk membatalkan keputusan pemecatan 58 pegawai KPK dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK.

3. Mengesahkan segera Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Presiden untuk segera mengesahkan RUU PKS dan menuntut DPR-RI untuk memastikan RUU PKS mengakomodir enam elemen kunci. Enam elemen tersebut, meliputi melindungi hak korban untuk keadilan, mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, pemindahan pelaku, dan memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual.

4. Virus omnibus law: menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beserta seluruh peraturan turunannya yang berpotensi melahirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, memberikan kepastian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta wujudkan jaminan hak-hak normatif buruh.

5. Konflik agraria: perampasan ekologi berisi lima tuntutan, salah satunya yaitu menolak eksploitasi dan privatisasi secara berlebihan sehingga mengakibatkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

6. Pembungkaman kebebasan akademik: mengecam segala bentuk pemberangusan kebebasan akademik di institusi pendidikan, mewujudkan hak atas pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat, dan menolak korporatisasi dan komersialisasi pendidikan.

Dari seluruh tuntutan yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa berbagai permasalahan tersebut berkaitan terhadap pelemahan demokrasi yang bertolak belakang dengan amanat reformasi. Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi berkumpul dan mengambil surat untuk Presiden dan dilipat menjadi pesawat kertas yang kemudian diterbangkan ke arah gedung Balai Kota Malang. Dari serangkaian aksi yang sudah digelar ASURO pada #SeptemberHitam, mereka berharap Presiden bersedia memenuhi segala tuntutan yang telah disuarakan oleh rakyat.

(Lung Sanggra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.