Sun. Sep 20th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Program Cetak Sawah Baru: Kembalinya Proyek Gagal Orde Baru

4 min read

Lahan gambut sebagai sasaran program cetak sawah untuk mencegah kurangnya kebutuhan pangan Indonesia akibat COVID-19.

(Sumber: ekonomibisnis.com)

 

Minggu (17-05) telah diselenggarakan diskusi publik bertajuk  “MENUJU ORBA 2.0: Membuka Kembali Lahan Neraka Orde Baru” oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) CANOPY Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Penulis berkesempatan mengikuti diskusi yang dilaksanakan pukul 14.30–16.00 WIB secara daring melalui google meet. Diskusi dihadiri oleh dua pemateri, yaitu Dr. Arg. Sc. Hagus Tarno, SP., MP, selaku tim peneliti lahan gambut dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan M. Izudin, selaku Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Timur. Diskusi dipimpin oleh Wikan Agung Nugroho, Pimpinan Umum LPM Canopy, selaku moderator.

Diskusi diawali oleh Moderator dengan menyampaikan pernyataan presiden Jokowi yang memerintahkan BUMN untuk mencetak sawah di 900 ribu hektare lahan gambut untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi dan semakin seringnya kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Sebelumnya, di era orde baru,  proyek serupa pernah dilakukan namun tidak menjamin selamat dari krisis pangan dan berakibat kegagalan.

Menurut Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa pada buku Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan, lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup besar. Dilansir dari laman brg.go.id, tercatat sekitar 83% dari 27 juta hektare lahan gambut di Asia Tenggara ada di Indonesia. Area ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Potensi tersebut kemudian dimanfaatkan betul oleh pemerintah Soeharto saat itu.

Hagus Tarno menjelaskan Presiden Soeharto pada tahun 1984 telah menyelenggarakan  Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar. Proyek ini diselenggarakan oleh tiga departemen sebagai penyelenggara utama, yaitu departemen pekerjaan umum, transmigrasi, dan pertanian. Saat itu, sekitar tiga juta hektar lahan rawa di Kalimantan Tengah dimanfaatkan untuk dijadikan sawah. Di atas lahan juga dibangun kanal-kanal sebagai upaya perairan sawah. Selain pembangunan kanal, proyek PLG menggandeng transmigran yang cukup banyak.

Akan tetapi, kebijakan PLG menjadi polemik di kalangan praktisi. Dari segi lingkungan, mega proyek orde baru tersebut ditentang oleh ilmuwan dan pemerhati lingkungan karena dinilai tidak sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasalnya, ada banyak dibangun kanal yang membelah lahan. Kanal yang dibuat lalu memicu kerusakan dengan menyusutkan kandungan air dalam waktu cepat yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika diamati, kini Indonesia sering menjadi langganan kebakaran hutan. Pada tahun 2019 saja, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat 44.769 hektare lahan di Kalimantan Tengah telah habis terbakar.

“Cetak sawah menentang pertanian lokal menjadi kepentingan publik untuk memproduksi panganan pokok,” ujar M. Izzudin. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada aspek lain yang dirugikan jika kebijakan cetak sawah benar-benar diambil. Dari segi sosial, proyek yang dicanangkan dapat menimbulkan ketimpangan agraria. Cetak sawah cenderung fokus pada satu tempat yang memiliki lahan luas. Adanya proyek cetak sawah ini membuat semua pangan dikonversi menjadi padi.

Menurut M. Izzudin, kebijakan ini mendoktrin masyarakat khususnya petani lokal untuk memproduksi bahan pangan pokok, yaitu beras. Parahnya, di sini para petani hanya sebagai objek. Mereka tidak mempunyai hak atas tanah dan pengelolaannya. Selain itu, proyek cetak sawah tidak menutup kemungkinan akan ada transmigran yang dapat menggeser posisi penduduk lokal kemudian mengakibatkan hilangnya mata pencahariaan, diskriminasi, kriminalisasi, bahkan berujung konflik. “Ada 1.300 petani yang mengelola 900 ribu hektare, hal itu membuka peluang transmigrasi dimana di lokasi setempat aktivitasnya tidak bergantung pada padi,” imbuhnya.

Di era pemerintahan Jokowi. Hagus menerangkan, agar tidak seperti era orde baru, dimana terjadi pelanggaran ekologis yang dilakukan tiga departemen utama, maka melalui Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 dibentuklah Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran kerusakan lingkungan layaknya PLG orde baru. Seperti halnya namanya, BRG menjalakan fungsi restorasi terhadap lahan gambut dengan strategi 3R. Strategi itu antara lain pembasahan lahan (Rewetting) , penanaman tanaman asli atau tanaman lain (Revegetation), dan identifikasi jenis tanaman, perikanan, dan peternakan yang ramah terhadap ekosistem gambut (Revitalization of Local Livelihood).

“Dari ketiga cara tersebut, dihasilkan beberapa daerah yang menjadi pilot pengembangan lahan gambut yang dikenal sebagai desa peduli gambut,” ucap Hagus.

Menurut M. Izzudin, sebenarnya proyek cetak sawah adalah kebijakan yang kontradiktif. Satu sisi kebijakan ini akan mengakibatkan konflik agraria terkait pengakuan lahan yang ada atau lahan non-tani. Di sisi lain, negara sedang khawatir akan stok beras yang menipis di tengah pandemi, maka dari itu pemerintahan mengupayakan cetak sawah. Ia menilai cetak sawah dengan skala besar akan menimbulkan monopoli usaha besar seperti korporasi pertanian atau perkebunan. ”Kalau kemarin gagal karena trasmigrasi dan konflik horizontal, maka hari ini kita dihadapkan dengan monopoli usaha besar,” ujarnya

Menanggapi hal itu, di tengah jalannya diskusi timbul pertanyaan, lahan gambut yang dibuka mau dikemanakan jika krisis ini berakhir? Bagaimana kondisi petani setelahnya? Menjawab pertanyaan tersebut, Hagus mengatakan bahwa yang perlu dilakukan adalah melakukan gerakan nasional penanaman tanaman pangan di wilayah desa atau kota dengan menanam tanaman berskala pendek.

Seperti yang dituturkan Hagus, konversi diperbolehkan asal sesuai dengan komoditas lahan, bukan memaksakan untuk menanam beras yang merupakan tanaman non endemik. “Alih fungsi ke lahan pertanian dengan sistem yang benar itu boleh, tapi dengan komoditas endemik seperti nanas, sagu, dan lidah buaya. Kalau diubah itu tidak boleh, karena mengubah fungsi lahan gambut,”ujarnya.

Menambahkan pernyataan Hagus, M. Izzudin menjelaskan, dengan adanya proyek sudah mestinya petani diberikan keterampilan. Ia mengkhawatirkan dalam proyek besar akan muncul mafia tanah sedangkan petani lokal akan tetap menjadi petani buruh dan menjadi korban monopoli. “Petani yang memiliki kemampuan penguasaan lahan  bisa mengurangi ketimpangan agraria,” pungkasnya.

Selain itu, perlu diingat bahwa saat ini Indonesia berada pada fase krisis agraria. Sudah seharusnya petani menjadi subjek pertanian. M. Izzudin mengatakan, kebijakan yang dilakukan sebaiknya terintegrasi layaknya reformasi agraria yang bercita-cita menghilangkan monopoli agraria, bukan menimbulkan kembali ketimpangan yang ada.

 

(Jovita Amilia)

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.