Tue. Nov 30th, 2021

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Polemik Menjamurnya Pinjaman Online Ilegal

3 min read
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang belum disahkan menjadi salah satu faktor menjamurnya pinjaman online ilegal. (Andini)

Merebaknya pinjaman online (pinjol) banyak menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir. Pinjol merupakan salah satu bentuk dari financial technology (fintech) Peer to Peer (P2P) Lending yang merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Masyarakat yang terdesak akan kebutuhan dan ingin cepat mendapatkan uang mudah tergiur oleh rayuan pinjol ilegal dengan iming-iming uang yang cepat cair. Namun, di balik itu semua banyak yang dirugikan karena adanya pinjol ilegal. Mereka yang tidak pernah mengajukan pinjol tiba-tiba mendapat tagihan pembayaran dengan tingkat bunga yang tinggi karena data pribadi mereka telah diretas oleh pinjol ilegal tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengklaim bahwa per Juli 2021, sebanyak 25,3 juta masyarakat telah terjangkau layanan P2P lending. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan fintech, namun perkembangan ini tentu tidak terlepas dari berbagai teror maupun ancaman termasuk pinjol ilegal. Dari data pribadi yang dicuri dan masih banyaknya kasus korban pinjol menunjukkan lemahnya hukum dalam menangani kasus ini. Sejak 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kemkominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar aturan perundang-undangan termasuk pinjol ilegal. Namun dalam praktiknya pada 21 Oktober 2021, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) masih menjumpai dan menetapkan tiga tersangka penagih pinjol ilegal. Jika hanya dengan menutup akses masih ada kemungkinan mereka akan membuat akun-akun baru selama tidak ada hukum yang menjerat atau Undang-Undang yang dijadikan dasar.

Mengenai data pribadi juga cukup menarik perhatian bahwasanya mereka yang menjadi korban pinjol ilegal ini juga mendapati ancaman penyebaran data pribadi. Berdasarkan data Perkembangan Industri Fintech P2P Lending dari ojk.go.id, ancaman penyebaran data pribadi termasuk dalam pelanggaran berat. Jumlah pengaduan masyarakat mulai tahun 2019 hingga 2021 terhitung sebanyak 19.711 pengaduan dengan di dalamnya terdapat 9.270 pengaduan dalam kategori pelanggaran berat. Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) turut menjadi penyebab maraknya pinjol ilegal. Terdapat polemik dalam Pemerintah bahwa RUU ini sudah dibahas sejak 2014 namun hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Dengan menjamurnya kasus pinjol ilegal, banyak data pribadi masyarakat yang diretas, Pemerintah khawatir Kemkominfo akan memiliki konflik kepentingan dengan instansi pemerintah yang juga melakukan pengumpulan data. Padahal dalam draf  RUU PDP Final yang terdapat pada web.kominfo.go.ig disebutkan pada Pasal 18 Ayat 2 poin c bahwa pemilik data pribadi berhak mendapatkan pemenuhan perlindungan data pribadi untuk kepentingan yang sah (vital interest). Jika RUU PDP segera disahkan tentunya akan membantu mengurangi korban peretasan data pribadi dari korban pinjol ilegal.

Draf RUU PDP Pasal 18. (Andini)

Di samping belum disahkannya RUU PDP, masyarakat Indonesia juga kurang melakukan check dan re-check untuk melakukan verifikasi apakah pinjol tersebut ilegal atau tidak. Hal ini tersurat dalam faktor pendorong maraknya pinjol ilegal dalam data ojk.go.id  yang menjadi korban yaitu masyarakat yang memiliki literasi yang rendah serta adanya faktor kebutuhan uang yang mendesak. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan pinjol legal yang terdaftar dan dalam pengawasan OJK, namun dari masyarakat masih termakan dengan rayuan pinjol yang hanya verifikasi dengan foto kartu identitas saja langsung bisa mencairkan uang dengan mudah.

Kelalaian dari sisi masyarakat yang tidak melakukan disiplin verifikasi terhadap pinjol ilegal menyebabkan terjadinya hal–hal yang tidak diinginkan seperti rasa depresi akan ancaman yang dilayangkan penagih hingga berujung maut turut mewarnai kasus pinjol ilegal. Di samping itu, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi agar RUU PDP dapat segera disahkan  untuk mengurangi korban kasus pinjol ilegal. Setelah RUU PDP disahkan, penerapannya juga harus kuat agar tidak ada yang dirugikan lagi atas peretasan data pribadi. Sementara itu, dari sisi masyarakat, disiplin verifikasi sangat penting untuk dilakukan dan juga imbauan untuk masyarakat agar tidak asal klik tautan-tautan yang menyebabkan peretasan data pribadi sebab seiring berkembangnya teknologi, kejahatan di dalamnya juga akan berkembang dengan pesat.

(Andini)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.