Negara Agraris, Apakah Akan Menjadi Dongeng?

Alih fungsi lahan pertanian di belakang komplek Pasar Baru, kabupaten Pringsewu, Jumat (28/04). (Doc. Istimewa http://lampung.tribunnews.com/2017/04/28/dinas-perizinan-diminta-tinjau-alih-fungsi-lahan-sawah-di-pasar-baru)

Masih ingatkah dengan julukan Indonesia sebagai negara agraris? Saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dijelaskan bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur sehingga sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraris adalah mengenai pertanian atau cara hidup petani, sedangkan agraria adalah urusan pertanian dan kepemilikan tanah. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur) karena pada awalnya keagrariaan selalu terkait dengan pengolahan lahan. Namun, nyatanya agraria tidak sebatas sebidang tanah, melainkan juga apa yang ada di atas dan di bawah tanah tersebut.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dekade ini terus terjadi alih fungsi lahan. Pernyataan ini didukung oleh data dari Komite Nasional Pembaruan Agraria 2017 yang menuliskan 1,75 dari 1,92 juta kilometer daratan Indonesia telah digunakan untuk investasi, dengan rincian 71% untuk korporasi kehutanan, 16% korporasi perkebunan, 7% konglomerat, dan hanya 6% rakyat kecil. Direktur Eksekutif Walhi, Rere Christianto, dalam VOA Indonesia 10 Januari 2017 menyatakan, “Semakin berkurangnya kawasan-kawasan hutan lindung, yang kemudian diubah menjadi hutan produksi, hutan produksi pun kadang kemudian diubah fungsinya menjadi hutan produksi terbatas yang kemudian dipakai sebagai pertambangan.”

Selain pertambangan, terdapat pula persoalan sumber daya air pada kawasan hulu seperti yang terjadi di Malang Raya akibat ekspansi besar-besaran industri pariwisata. Dilansir dari ANTARA, di Kota Batu saat ini hanya tersisa 57 dari 111 sumber mata air yang pernah tercatat. Hilangnya sumber mata air tersebut mulai terjadi sejak 2001 setelah Kota Batu ditetapkan secara administratif.

Lahan pertanian turut berkurang dari tahun ke tahun. Dikutip dari Pikiran Rakyat, dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, mencatat ada setidaknya 50.000 hingga 100.000 hektar lahan sawah yang hilang setiap tahunnya, baik beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap karena jumlah petani semakin sedikit. Menurut Arif, butuh penegakan hukum serta aturan yang lebih terperinci agar pemerintah daerah tahu mana lahan yang boleh dikonversi dan mana yang tidak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 pasal 3 ayat (3) berbunyi, “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Namun, 0,02% penduduk menguasai 56% aset nasional, 87% di antaranya tanah (Kompas: 2012). Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan beberapa kebijakannya membuka peluang untuk kembalinya kekuasaan asing atas aset-aset agraria. Hal ini bertendensi pada liberalisasi pasar, yang merupakan lanjutan dari sistem pemerintahan kolonial. Perlu diingat pula bahwa kapitalisme selalu menuntut pelipatgandaan ruang untuk melipatgandakan uang.

Dikutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017, 60 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan banjir dan 40 juta di daerah rawan longsor. Urbanisasi, kemiskinan, pembangunan yang belum berbasis kepada kajian risiko ditambah dengan perilaku masyarakat ikut memperburuk kemungkinan bencana. Dapat disimpulkan, alih fungsi lahan yang kurang memerhatikan kajian risiko berpengaruh pada naiknya trend bencana. Lebih heboh lagi, ilmuwan Stephen Hawking memperkirakan 100 tahun mendatang bumi mengalami kiamat karena perubahan iklim, pangan menurun, kelebihan populasi, penyakit epidemik, bahkan perang nuklir.

Entah sampai kapan Indonesia tercitrakan sebagai negara agraris, dan ke mana citra Indonesia dibawa di masa depan. Pembangunan sesungguhnya bukan sesuatu yang diharamkan, selagi berwawasan lingkungan, kemanusiaan, dan menghargai kearifan lokal. Kasus-kasus yang pernah dan sedang terjadi seperti Tumpang Pitu, Kendeng, dan Kulon Progo bukan sekadar drama atau kegagalan berlogika sebagian manusia. Namun, hendaknya menjadi pelajaran dan pengingat bahwa perjuangan harus tetap dilanjutkan.

 

Kita hanya meminjam alam dari anak cucu,

bukan mewarisinya dari para pendahulu. ~ Anonim

 

(Diatama, Farizal)

Sumber :

Pelestarian lingkungan di Jawa Timur terhimpit regulasi

elsam.or.id/2017/09/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria/

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/06/13/100000-hektare-lahan-pertanian-menyusut-setiap-tahun-371703

Related Posts