Merawat Ingatan, Kilas Balik Pahlawan HAM Indonesia

Aksi Kamisan Malang (Sumber: facebook aksi kamisan)

Acap kali berdiri barisan orang berpayung hitam di depan Balai Kota Malang. Mereka menyebut diri sebagai massa Aksi Kamisan Malang. Aksi kamisan adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaiannya di Indonesia. Dalam gambar diatas terdapat payung bertuliskan “Menolak Lupa”. Berbicara tentang menolak lupa, masihkah kita ingat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lampau? masihkah ingatan kita terawat tentang kasus yang belum tuntas? Apakah masih peduli, misalnya cerita mengenai Munir?

Siapakah Munir? Beliau adalah seorang aktivis dan pejuang HAM Indonesia kelahiran Malang, 8 Desember 1965. Munir cukup dihormati oleh para aktivis, Non-Governmental Organization (NGO), hingga dunia Internasional. Munir mendirikan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 16 April 1996. KontraS adalah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM di kalangan masyarakat. Selain menerima aspirasi korban, komisi ini juga mewadahi aspirasi masyarakat umum tentang problematika HAM yang terjadi di daerah. Tidak hanya itu, atas perjuangan dalam membela HAM Munir mendapatkan penghargaan The Right Livelihood Award di Swedia pada tahun 2000. Penghargaan tersebut diterima Munir berkat perannya di bidang pemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer di Indonesia. Sebelumnya majalah Asia Week juga sudah menobatkan Munir menjadi salah satu dari 20 pemimpin politik muda Asia pada tahun 1999. Pada tahun sebelumnya, Munir juga menjadi Man of the Year versi majalah Ummat.

Munir Said Thalib, aktivis HAM (Sumber: akurat.co)

Selain prestasi, konspirasi tewasnya sang aktivis juga menjadi topik yang selalu menarik untuk diulas. Pada 7 September 2004 Munir tewas karena diracun saat melakukan perjalanan ke Amsterdam, Belanda. Perjalanan tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan program S2 di Universitas Utrecth Belanda. Pada pukul 21.55 WIB pesawat GA-974 yang ditumpangi Munir terbang menuju Singapura untuk transit. Pada pukul 01.55 waktu Singapura pesawat GA-974 yang ditumpangi Munir terbang menuju Amsterdam. Tiga jam kemudian, Munir yang merasakan sakit pada perutnya, terpaksa berulang kali ke toilet. Namun Munir ditemukan tewas dua jam sebelum pesawat mendarat. Pada 12 November 2004 setelah melakukan otopsi dan penyelidikan mendalam, Polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum dalam tubuh Munir. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian Indonesia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 133 PK/Pid/2011, menyatakan bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi pelaku pembunuhan Munir. Saat Munir tewas, status Pollycarpus adalah pilot pesawat Garuda yang sempat dianggap bersekongkol dengan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono. Selama persidangan, terungkap bahwa pada 7 September 2004 seharusnya Pollycarpus sedang cuti. Ia membuat surat tugas palsu dan mengikuti penerbangan Munir ke Amsterdam. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Pollycarpus bersalah karena melakukan pembunuhan berencana, serta pemalsuan dokumen, dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Tidak semudah itu menghukum pembunuh pejuang HAM Indonesia. Buktinya di Tingkat Kasasi, Pollycarpus dianggap tidak bersalah atas kasus pembunuhan dan hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pemalsuan dokumen. Setelah melalui peninjauan kembali yang dimohon oleh Kejaksaan, Pollycarpus kembali dianggap bersalah melakukan pembunuhan berencana serta pemalsuan dokumen dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, pada 29 November 2014. Pelaku dapat bebas dan hanya menjalani dua pertiga dari 14 tahun hukumannya.  Seharusnya, Pollycarpus bebas awal pada 25 Januari 2022. Namun, mantan Pilot Garuda Indonesia tersebut mendapatkan banyak remisi. Setelah menjalani bimbingan pembebasan bersyarat selama empat tahun, Pollycarpus dinyatakan bebas murni pada 29 Agustus 2018.

Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir. Bak tidak ingin diungkap, dokumen hasil penyelidikan TPF tersebut hilang. Keberadaan dokumen TPF Munir yang hilang mengemuka saat KontraS melakukan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara untuk mengumumkan hasil laporan penyelidikan TPF pada 10 Oktober 2016. Namun, pihak istana menyatakan tak memiliki dokumen tersebut. Padahal dokumen tersebut sudah diserahkan mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi ke Istana. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, pun sudah mengonfirmasinya. Pada peringatan 14 tahun meninggalnya Munir, para aktivis HAM Indonesia menuntut pemerintah menelusuri hilangnya berkas penyelidikan TPF Munir tersebut. “Negara harus bertanggung jawab,” kata juru bicara aksi Kamisan di Malang, Julia Rachmawati, Jum’at (07/09). Selain itu Julia juga menagih janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Munir yang tak kunjung usai. (sumber: national.tempo.co)

Komisioner Pengkajian/Penelitian Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada satu bukti penting yang belum diungkap ke pengadilan ketika itu, yakni rekaman suara antara Muchdi dan Pollycarpus. Chorul Anam mendapatkan informasi adanya bukti tersebut dari Kabareskrim saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Direktur Prapenuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung Suroso. Seperti yang dikutip oleh portal berita Antara.com, “Fakta-fakta tersebut yang sebetulnya menjadi modalitas untuk menelusuri siapa dalang di balik pembunuhan Munir,” kata Choirul Anam di Jakarta, Sabtu(06/10). Oleh karena itu, Choirul Anam menganggap kepolisian tak akan kesulitan mengungkap dalang pembunuhan Munir. “Tinggal buka brankas, pelajari kembali, kasus ini gerak,” ujarnya. Di sisi lain, pihak Pollycarpus siap jika kasus ini dibuka kembali. “Jika ditanya kenapa harus Munir, saya tidak tahu, tapi kalau kasus ini kembali dimunculkan, saya siap buka-bukaan,” kata Pollycarpus saat diwawancarai oleh wartawan Tribunnews di Balai Pemasyarakatan Bandung, Minggu(29/8).

Menghukum Pollycarpus ternyata tidak menyelesaikan masalah dan kasus Munir belum tuntas. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, kasus pembunuhan Munir belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa jika memang pemerintah berniat untuk membuka kembali kasus ini, cukup mengungkap bukti rekaman suara antara Muchdi dan Pollycarpus ke pengadilan. Kemudian mengundang Pollycarpus sebagai saksi dan mengkaji ulang hasil rekaman dengan kesaksian yang diberikan. Hal ini akan menjadi modal penting untuk menelusuri siapa pelaku di balik pembunuhan Munir. Namun hingga beberapa media mengangkat kembali berita mengenai kasus Munir, belum ada konfirmasi dari pemerintah mengenai kelanjutan kasus tersebut. Untuk penegakan hukum di Indonesia sudah sepantasnya kasus ini dapat diselesaikan secara gamblang. Semoga hal positif dari Alm. Munir Said Thalib dapat diteladani dan dipertahankan oleh pemuda Indonesia. Semoga kelak tumbuh Munir yang lebih dikenal dan dapat memajukan Indonesia dengan jalan kebenaran dan perdamaian.

 

(Nabil Fikri Winaji)

Related Posts