Sat. Oct 24th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Menguak Buruknya Kebebasan Pers dan Disinformasi di Papua

4 min read

Ilustrasi kebebasan pers dan disinformasi di Papua. (Arya)

Kebebasan pers merupakan agenda reformasi yang telah dicanangkan sejak tahun 1998. Namun, hingga saat ini masih ditemukan kecacatan dalam kebebasan pers, terutama di Papua.  Kasus seperti pemblokiran akses internet, kekerasan terhadap wartawan Papua, akses jurnalis asing yang sulit, hingga disinformasi tentang Papua di media sosial masih sering terjadi. Lantas, hal ini memunculkan pertanyaan? Bagaimana kondisi pers di sana? Apa yang sebenarnya terjadi di Papua?

Melihat hal tersebut, Warung Politik bersama dengan Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (DEMA Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) mengadakan diskusi yang bertajuk “Kebebasan Pers dan Disinformasi di Papua”. Diskusi ini berlangsung pada Sabtu, (18-08) melalui Zoom dan Youtube. Diskusi ini diisi oleh tiga pemateri, di antaranya adalah Veronica Koman selaku pengacara Hak Asasi Manusia (HAM), Victor Mambor, jurnalis senior di Papua, dan Aprilia Wayar, penulis sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Diskusi ini dipandu oleh Krisna Bayu Utomo, salah satu mahasiswa Ilmu Politik UGM.

Diskusi daring “Kebebasan Pers dan Disinformasi di Papua”. (Wily)

Diskusi diawali dengan pembahasan tentang kebebasan pers di Papua pada saat ini. Menurut Victor Mambor, Kebebasan pers di Papua meningkat secara kuantitas tetapi tidak secara kualitas dalam 5–10 tahun terakhir. Meningkat ditandai dengan masyarakat yang semakin mudah membuat media dan indeks kebebasan pers yang mengalami peningkatan. Namun tidak secara kualitas, dilihat dari banyaknya pelanggaran terhadap elemen-elemen dari kebebasan pers di Papua seperti kekerasan jurnalis, disinformasi di media, diskriminasi, rasisme, pembatasan akses, gratifikasi, hingga intimidasi terhadap jurnalis Papua.

“Mengenai disinformasi di Papua ini masih paling menonjol saat ini. Terakhir ketika meliput demo anti-rasisme kemarin diintimidasi bahkan sampai ke rumah,” sambungnya.

Jawaban dari Victor tersebut juga dibenarkan oleh Aprilia Wayar. Ia menambahkan mengenai masalah lain yang dialami jurnalis Papua yaitu gesekan antara wartawan nasional dan wartawan lokal. Selama ini isu permasalahan Papua hanya berputar di media milik orang Papua. Ketika jurnalis Papua berusaha untuk melakukan investigasi terhadap suatu kasus, mereka akan dipersulit. Hasil investigasi mereka pun tidak dianggap oleh jurnalis dan peneliti lainnya. Ia menerangkan jika pemberitaan media nasional pun lebih memilih data yang dikeluarkan oleh media siluman atau pihak yang dianggap kawan oleh mereka.

Salah satu contohnya artikel dari staf presiden dengan judul Melihat Papua Dengan Mata Data. Menurut Aprilia, data dalam artikel tersebut, data dari AJI Papua tidak dimasukkan dan tidak dijadikan pembanding.

“Selama delapan tahun di Papua, terdapat pelabelan bagi jurnalis asli Papua. Ketika terjadi demonstrasi di lapangan, kami wartawan lokal yang meng-cover demonstrasi itu, wartawan lain hanya duduk-duduk di café,” ungkap Aprilia.

Aksi unjuk rasa untuk menolak kekerasan terhadap jurnalis.

(Sumber: Nasional Tempo.co)

Propaganda oleh Akun Bot di Media Sosial

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan Veronica Koman mengenai disinformasi di Papua di Twitter. Veronica mengatakan hal ini ditandai dengan ditemukan banyak akun otomatis (bot) di media sosial yang melakukan propaganda untuk menimbulkan disinformasi soal Papua. Ia menambahkan, jika hal ini diperkuat dengan hasil investigasi oleh Reuters yang menemukan bahwa dibalik akun bot dan website siluman seharga puluhan ribu dollar itu adalah aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hasil investigasi tersebut diakui kebenarannya oleh anggota TNI.

“Jadi karena buruknya kebebasan pers ditambah propaganda jadilah disinformasi Papua, sehingga kita akan bingung. Memang tujuan negara sebenarnya adalah membuat kita bingung tentang kebenarannya,” ujar Veronica.

Veronica Koman juga memberikan tips agar kita bisa mengetahui kebenaran informasi pada media sosial terutama di Twitter, yaitu dengan cara melihat foto profil yang digunakan. Foto profil bot biasanya identik sama dan tidak jelas. Seperti terlihat orang dewasa dan remaja papua memakai ikat merah putih. Veronica menyebutnya dengan nasionalisme insecure.

Akun otomatis (bot) ini juga mengadakan give away dengan hastag untuk menaikkan tagar hingga trending. Lebih aneh lagi, jika dicek, pemilik akun otomatis (bot) ini bukanlah orang Papua asli. Contoh tagar yang digunakan seperti #Papuaitubrutal, #siapapapuaindonesia, #papuaituindonesia, #OPMbrutal.

Sedangkan di Facebook, akun otomatis (bot) yang menarget orang Papua bertujuan untuk mengadu domba gerakan dengan menyebarkan hoax. Jika di Youtube, biasanya akun otomatis (bot) ini akan membuat video yang bertujuan mempengaruhi bahwa yang terjadi di Papua itu seolah-olah mengerikan, padahal tidak sepenuhnya seperti itu.

Adapun daftar media yang seimbang dalam menyajikan berita atau informasi menurut beliau yaitu Tabloid Jubi dan Suara Papua. Selain itu untuk media nasional, ada Tirto, Jakarta Post, Kantor Berita Radio (KBR), TEMPO, CNN Indonesia, dan Suara.com.

Akses Jurnalis Asing yang Dibatasi

Selanjutnya, diskusi membahas mengenai bagaimana bentuk atau pembatasan akses informasi. Victor Mambor menyampaikan bahwa akses wartawan asing ke Papua sebenarnya masih belum terbuka luas seperti apa yang telah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 silam. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak jurnalis asing yang belum bisa ataupun sulit untuk masuk Papua.

“Jadi, masih ada hal—hal yang sebenarnya belum transparan tentang bagaimana prosedur wartawan yang masuk ke Papua, contoh saja pengurusan visa yang dipersulit bagi jurnalis asing. Seringkali mereka dilempar-lempar ketika mengurusi visa,” imbuhnya.

Victor mengungkapkan jika jurnalis asing lebih siap dalam meliput Papua.  Menurutnya, wartawan asing perlu masuk ke Papua, karena Papua sangat besar dan aksesnya terbatas serta membutuhkan kapasitas wartawan yang cukup. Dalam segi kesiapan fisik, nyali dan logistik, mereka lebih siap dibanding jurnalis Indonesia. Ia mengatakan jika media Indonesia mudah dipengaruhi, seperti ketika liputan ke daerah perbukitan, maka wartawan Indonesia membutuhkan pengawalan.

“Bagi saya kehadiran media asing di Papua dapat memberikan informasi yang clear karena dalam konteks jurnalistik mereka tidak punya kepentingan, tidak sulit dipengaruhi oleh kepentingan lain. Jadi mereka datang hanya dengan kepentingan jurnalistik saja. Intinya bahwa akses wartawan asing ke Papua belum bebas seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi,” tambah Victor.

Pembahasan terakhir mengenai peran mahasiswa dan masyarakat agar bisa turut serta dalam mewujudkan kebebasan pers dan keterbukaan di Papua. Hal ini dijawab oleh Veronica yang berpesan jika masyarakat harus mengedukasi diri mereka mengenai kebenaran suatu informasi.

“Pertanyakan dan suarakan! Yang artinya ketika informasi itu disampaikan, kita juga harus berusaha mencari kebenaran tentang informasi tersebut,” jawab Veronica Koman.

 

 

(Adinda R, Wily Adi Maya M.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.