Menengok Kabar Hak Asasi Manusia di Zamrud Khatulistiwa

sumber: goldnews.com.cy/assets/image/imagebig/world_human_rights.jpg

Kemarin, tepatnya 10 Desember, merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Menurut John Locke, hak asasi merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang kodrati. Hak asasi dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak bisa kita pisahkan dari apa yang menjadi hakikatnya karena bersifat suci. Deklarasi HAM disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948. Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh berakhirnya Perang Dunia II dan upaya untuk mencegah perang meletus kembali.

Di Indonesia, HAM dinilai relevan dengan nilai-nilai Pancasila selaku landasan idiil (berkenaan dengan ideologi). Sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Sila ketiga menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, dikaruniai akal dan nurani, dan hendaknya saling bergaul dalam persaudaraan. Sila keempat menghargai hak bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi hak-hak partisipasi masyarakat. Sila kelima menunjukkan asas keadilan HAM, di mana keadilan ditujukan bagi kepentingan umum tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi antar individu.

HAM juga telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selaku landasan konstitusional (berkenaan dengan hukum dasar tertulis) Indonesia. Di awal pembukaan UUD 1945 telah disebutkan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dasar-dasar HAM tertuang dalam sejumlah pasal batang tubuh UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Pasal 28 berbunyi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat (2) mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah. Pasal 30 ayat (1) menunjukkan adanya kesamaan hak dan kewajiban untuk membela negara. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pengajaran.

Lalu, bagaimana implementasi penegakan HAM?

Melalui Republika.co.id, Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi ‘Evaluasi tahun ketiga kinerja HAM pemerintahan Jokowi-JK’ di Jakarta, Kamis (19/10) menyatakan setidaknya terdapat 19 persoalan HAM yang masih menjadi PR pemerintah. Persoalan tersebut meliputi: kemerdekaan berekspresi, berpendapat, berkeyakinan, dan beragama berkaitan dengan penggunaan pasal-pasal pemidanaan represif seperti pidana makar, penodaan agama, klan, serta pencemaran nama baik.

Adapun beberapa persoalan HAM tersebut antara lain: tahanan nurani/politik makar Papua dan Maluku merdeka. Hak asasi kelompok minoritas agama yang terusir paksa yaitu Ahmadiyah di Lombok, Syiah di Sampang, dan represifitas terhadap Gafatar di Mempawah. Penutupan tempat ibadah seperti penutupan gereja di Bekasi dan pembakaran masjid di Tolikara. Pembubaran kegiatan pelurusan sejarah terkait Peristiwa 1965 seperti insiden penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penangkapan massal aktivis Papua. Serangan terhadap Novel Baswedan, investigator penting pengungkapan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Kekerasan dan kriminalisasi petani dan aktivis lingkungan seperti di Langkat dan Majalengka. Perppu Organisasi Kemasyarakatan No. 2 tahun 2017 yang dinilai bukan merupakan solusi yang tepat.

Selain itu, masih terdapat persoalan HAM masa lalu, antara lain: impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, peristiwa genosida 1965/1966, pembunuhan Munir, pelanggaran HAM serius di Papua, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pengangkatan Wiranto sebagai Menkopolhukam, pelaksanaan hukuman mati, pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, dan komitmen pemberian sanksi berat kepada Myanmar atas kejahatan HAM Rohingya. Dari jeda 19 Oktober 2017 ke 10 Desember 2017, catatan pelanggaran HAM terus bertambah, salah satunya adalah kekerasan sepanjang konflik di Kulon Progo.

Banyaknya pelanggaran HAM menjadi kerikil dalam berjalannya roda bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai manusia, sepatutnya kita berjuang untuk hak asasi diri sendiri dan orang lain tanpa mengusik esensi hak asasi tersebut. Saling menghargai antar manusia juga merupakan tonggak tegaknya HAM di Indonesia. Selamat berjuang dengan cara masing-masing, selama cara-cara itu tidak bertentangan dengan HAM yang diperjuangkan.

(diatama)

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/20/oy3n5k330-ini-persoalan-ham-yang-belum-selesai-di-tiga-tahun-jokowijk

HUBUNGAN PANCASILA DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Related Posts