Sat. Oct 24th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Membedah Kartu Prakerja yang Lahir Prematur saat Pandemi

4 min read

Pemerintah meluncurkan program kartu prakerja di tengah wabah pandemi COVID-19.

(Sumber: alinea.id)

“Program kartu prakerja memang kurang cocok jika dilaksanakan di situasi pandemi COVID-19. Bahkan, tujuan pemerintah menggunakan program ini juga belum sesuai jika dilihat secara indikator sasaran dan target,” ungkap Dhenny Yuartha saat diskusi daring sore hari itu. Diskusi yang bertajuk “Efektivitas Hasil Kartu Pra Kerja dalam Menyambut New Normal ” ini diadakan oleh LPM Kavling 10 Universitas Brawijaya Malang pada Jumat, (26-06) mulai pukul 15.30–17.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Dalam diskusi ini terdapat tiga pemateri yaitu Dhenny Yuartha selaku Ekonom Center of Food, Prof.Devanto Shasta Pratomo, SE.,M.Si.,Ph.D. selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, serta Akhmad Akbar Susamto,S.E., M.Phill.Ph.D,selaku Dosen FEB Universitas Gadjah Mada. Diskusi ini dimoderatori oleh Ima Dhini Shafira salah satu anggota dari LPM Kavling 10.

Diskusi diawali dengan penyampaian materi oleh Dhenny Yuartha yang menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua diprediksi akan turun menjadi -0,69%. “Hal ini terjadi jika insentif fiskal hanya terealisasi di bawah 50%. Pada triwulan pertama pertanian, perdagangan yang menyerap 62% tenaga kerja hanya tumbuh di bawah 2,5 %” terang Dhenny dalam diskusi tersebut. Merespon hal tersebut, lantas pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kartu prakerja. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja.

Mengomentari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi, Dhenny mengungkapkan bahwa Indonesia seharusnya bisa belajar dari negara lain, seperti Korea Selatan yang meningkatkan subsidi kepada perusahaan yang tetap mempertahankan karyawannya sebesar 50%–60% dari upah tenaga kerja untuk perusahaan besar dan 66%–75% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, Malaysia juga memberikan bantuan sebesar 600 Ringgit /bulan ,selama enam bulan untuk pekerja yang statusnya “no-pay leave ” (karyawan yang cuti tidak menerima upah). Jepang juga termasuk negara yang mensubsidi perusahaan yang mempertahankan karyawannya dengan memberi leave allowance.

Diskusi kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua, Prof. Devanto Shasta Pratomo terkait relevansi alasan program kartu prakerja penting bagi Indonesia. Ia mengungkapkan, pengangguran di Indonesia merupakan salah satu masalah yang harus cepat diatasi dan mendapatkan solusi yang tepat. Angka pengangguran cukup tinggi terjadi pada kalangan usia muda dan berpendidikan tinggi.

Data mengenai statistik jumlah pengangguran yang dipresentasikan Prof.Devanto.

(Sumber: Dokumen Istimewa)

Data menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia tidak bisa terhubung baik dengan lapangan pekerjaan. “Berdasarkan data Sakernas, angka pengangguran tinggi berada pada usia muda (15-24 tahun) dan berpendidikan tinggi misalnya universitas. Semakin tinggi pendidikan, maka peluang menjadi pengangguran juga semakin besar,” tuturnya.

Selanjutnya, ada ketidak-pas-an antara kualifikasi pekerjaan dengan pendidikan yang ditempuh di Indonesia. Menurutnya, data yang disajikan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016 menunjukkan bahwa 40% pekerja di Indonesia tergolong sebagai pekerja yang berada di bawah kualifikasi (underqualified). Menurutnya itu dua sebab itu menjadi alasan bagi kartu prakerja menjadi penting bagi Indonesia.

Data yang dipresentasikan Prof. Devanto dalam diskusi.

 (Sumber: Dokumen Istimewa)

Kemudian, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan Akhmad Akbar Susamto, yang berpendapat bahwa meluncurkan program kartu prakerja di tengah pandemi menimbulkan banyak pro dan kontra. Meskipun program ini dirasa penting dalam membantu meningkatkan kompetensi, namun di situasi seperti sekarang hal itu bukanlah prioritas. Kebutuhan pokok masyarakat harus didahulukan dengan pemutusan rantai pandemi tetap dilakukan. Menurut Akhmad, perkiraan bulan Juni, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat antara 4,25 juta sampai 9,35 juta orang. Memburuknya tingkat kemiskinan menjadi konsekuensi dari meningkatnya jumlah pengangguran ini.

“Dari sisi penganggaran, langkah melaksanakan program kartu prakerja di tengah pandemi menunjukkan ketidakjelasan prioritas. Fakta lain, banyak di antara yang mendapatkan program ini bukanlah orang yang terdampak pandemi COVID-19, dari situlah peluang salah sasaran juga menjadi lebih besar,” tuturnya.

Data yang dipresentasikan Akhmad Akbar Susamto dalam diskusi.

(Sumber: Dokumen Istimewa)

Ahmad berpendapat, jika memang tujuannya membantu penduduk yang terdampak dan kehilangan pekerjaan, maka seharusnya hanya mereka saja yang bisa mengikuti program ini. “Ada sesuatu yang terkesan dipaksakan terkait dengan pelaksanaan program kartu prakerja 2020 dan sangat disayangkan jika pelaksanaannya menjadi tidak maksimal,” jelas Akhmad.

Menanggapi penjelasan dari pemateri, muncul pertanyaan, prakerja ini lahir prematur sekaligus benturan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan keadaan ini bagaimana tingkat keberhasilan program kartu prakerja? apakah sesuai dengan ekspektasi pemerintah?

Dhenny Yuartha menjelaskan bahwa program kartu prakerja memang kurang cocok jika dilaksanakan di situasi pandemi COVID-19. “Tujuan pemerintah menggunakan program ini belum sesuai jika dilihat secara indikator sasaran dan target,” ungkapnya.

Menimpali Dhenny, Prof.Devanto juga menambahkan bahwa sasaran dan target sebenarnya tidak meleset jauh dari yang diharapkan program kartu prakerja sebelum COVID-19, seperti penduduk usia muda, pengangguran, maupun orang yang tidak sedang menempuh pendidikan. “Meskipun tidak meleset jauh dari target, ada exclusion error atau kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima tidak masuk dalam data dikarenakan program ini dilaksanakan secara online,” tuturnya. Menurut pengamatannya, ada orang yang tidak bisa menikmati padahal orang tersebut berhak menerima program kartu prakerja ini. “Inilah yang harus cepat diperbaiki agar bisa tepat sasaran,” jelas Devanto.

Sebelum diskusi diakhiri, Ima Dhini Shafira selaku moderator menyimpulkan bahwa program kartu prakerja 2020 masih memiliki banyak celah dan lubang yang perlu diperbaiki lagi. Belum adanya kesiapan yang matang dalam pelaksanaannya membuat program ini terkesan dipaksakan. Namun, sebenarnya program ini memiliki potensi dalam membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia. Ima juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran jika memang ada hal yang dirasa kurang dalam pelaksanaan program kartu prakerja ini. “Kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan peran kita masing-masing, misalnya mahasiswa dengan menulis jurnal atau dengan penelitian dan siapapun bisa dengan perannya masing-masing,” ujarnya.

 

(Sinta P, Yurischa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.