Liku-liku Rencana Pengaktifan kembali PMP

Sumber: dokumen istimewa.

“Penanaman nilai-nilai moral pancasila sebaiknya tidak hanya berdiri sendiri sebagai mata ajar, tapi melekat dalam setiap proses pembelajaran yang dijalani peserta didik.” Rika Kartika, anggota AP3KnI.

Istilah moral berasal dari kata bahasa latin mos (mores) = kesusilaan, tabiat, kelakuan. Menurut salah satu dosen Universitas Negeri Manado, Prof. Dr. Maria J Wantah, M.Pd, Moral adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik dan dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Berbicara mengenai moral, salah satu pemdidikan moral yang sering kita dengar adalah moral pancasila. Moral pancasila adalah tingkah laku atau sikap yang menyangkut baik buruknya perbuatan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila.

Moral pancasila kerap diajarkan pada pendidikan formal sejak 1975 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP ketika itu menggantikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang telah masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1968. PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal juga dengan sebutan P4. Namun, mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian pada masa reformasi PPKn diubah menjadi Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) dengan menghilangkan kata pancasila. Penghilangan tersebut karena kata pancasila dianggap sebagai produk orde baru.

Hilangnya kebanggaan terhadap negeri sendiri semakin terasa seiring dengan dihapuskannya mata pelajaran PMP dan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) di sekolah. Pemerintah bersikeras untuk kembali memupuk semangat perjuangan dan terlibat dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Maka dari itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berencana memasukkan kembali mata pelajaran PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, mengatakan bahwa  PMP akan dikembalikan lagi karena banyak yang harus dihidupkan kembali. Dalam pernyataannya usai menghadiri upacara peringatan hari guru di gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/11) tersebut, Supriano juga menambahkan bahwa Pancasila merupakan hal yang luar biasa untuk bangsa Indonesia.  Maka mata pelajaran PMP perlu dikembalikan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespons positif wacana dihidupkannya kembali mata pelajaran PMP. Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu sangat baik untuk menghidupkan lagi nilai pancasila sebagai sebuah ideologi. Zulkifli mengatakan bahwa dia setuju tentang rencana tersebut, namun metode penerapannya harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang ada. Zulkifli menganggap saat ini siswa telah kehilangan pelajaran pancasila maupun P4 yang dulu sempat diajarkan saat era Orde Baru. Padahal menurutnya pancasila sebagai ideologi harus diajarkan secara kuat dan mengakar. Pelajaran ini tidak boleh hilang meski pemerintahan berganti. Pernyataan setuju juga dikeluarkan oleh Dosen Universitas MH Thamrin, Rika Kartika,  yang menilai usulan mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak keliru. Menurutnya, usulan itu bisa menjawab kekhawatiran akan degradasi nilai moral bangsa. Rika mengatakan bahwa ini adalah bentuk atau upaya untuk menjawab kegelisahan dari berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa, khususnya kekhawatiran akan degradasi nilai maupun moral bangsa.

Namun menurut Satriwan Salim pengurus Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) mengatakan, pihaknya menilai secara akademis usulan tersebut telah menyalahi konsep PMP itu sendiri. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang ada hanya mata pelajaran PPKn. Satriwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/11/2018), “Sangat naif dan misleading jika nilai dan moral PPKn diajarkan sebagai mata pelajaran sendiri, secara konseptual filosofis salah” ujarnya. Begitu pula dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran PPKn, Pkn, dan PMP tak ada bedanya. Dia berpendapat ketika radikalisme dan intoleransi mulai menjadi persoalan bangsa, maka bukan dengan mengubah mata pelajaran yang pada dasarnya sama muatannya. Hal yang perlu dilakukan menurutnya adalah aktualisasi nilai-nilai moral pancasila dalam iklim pembelajaran PPKn di lingkungan belajar di sekolah.

Diluar seluruh liku-liku pengembalian mata ajar PMP di sekolah, moral pancasila tetaplah penting. Keputusan bahwa mata pelajaran PMP akan dikembalikan atau tidak nantinya, moral pancasila harus tetap diajarkan secara formal maupun non formal kepada generasi penerus bangsa. Sejauh ini yang bisa dilakukan adalah mendukung keputusan pemerintah dan tetap menanamkan nilai-nilai pancasila sejak dini.

(Sumber:CNNIndonesia.com)

(Radhika)

Related Posts