Lagi, Sampaikan Penolakan RUU Tidak Pro Rakyat Lewat Momen Sumpah Pemuda

Massa aksi saat tiba di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28-10). (Virdian)

Gelombang aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap tidak pro rakyat terus berlanjut. Masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang menganggap pemerintah belum maksimal dalam merespon sejumlah aksi massa. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Melawan Oligarki dan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, kembali menyampaikan penolakan mereka dalam aksi “Hancurkan Oligarki! Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Politik Rakyat!” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Massa aksi mulai berkumpul di Alun-alun Kota Malang pada pukul 13.00 WIB. Sekitar pukul 14.00 WIB massa aksi mulai melakukan long march menuju Gedung DPRD Kota Malang. Di Simpang Empat Kayu Tangan, tepatnya pukul 15.00 WIB massa aksi berhenti untuk melakukan orasi. Long march kembali dilanjutkan pada pukul 15.35 WIB menuju Gedung DPRD Kota Malang dan sekitar pukul 16.15 WIB massa aksi tiba di sana.

Penyampaian tuntutan oleh massa aksi di hadapan perwakilan DPRD Kota Malang, Senin (28-10). (Virdian)

Dalam aksi ini, berdasarkan press release yang dikeluarkan Front Rakyat Melawan Oligarki, tuntutan yang disampaikan sebanyak tujuh belas poin, di antaranya:

  1. Tolak Pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, RUU permasyarakatan! Bahas ulang semua RUU dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya!
  2. Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003!
  3. Segera terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pencabutan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Sumber Daya Air, UU Perubahan Pembentukan Perundang-undangan dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015! Susun dan bahas ulang dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya!
  4. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!
  5. Segera bebaskan aktivis Papua dan pembela Hak Asasi Manusia yang telah ditangkap dan didiskriminalisasi, buka akses jurnalis di Papua, jalankan demiliterisasi, dan hentikan intimidasi terhadap warga sipil Papua!
  6. Usut dan adili aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi di berbagai daerah!
  7. Tolak keterlibatan militer atau dwifungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah sipil!
  8. Hentikan segala bentuk upaya pembungkaman terhadap mahasiswa dan pelajar yang melawan! Cabut instruksi kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meredam demonstrasi mahasiswa dan pelajar! Serta wujudkan demokratisasi di lingkungan pendidikan!
  9. Hentikan tren kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan!
  10. Wujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi serta berekspresi, menyatakan pendapat untuk rakyat!
  11. Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat! Wujudkan reformasi agraria sejati!
  12. Berikan jaminan tanah, modal, teknologi, dan harga produksi yang layak untuk petani!
  13. Tolak politik upah murah (sistem magang, kontrak, dan outsourcing)!
  14. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan!
  15. Lakukan nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat!
  16. Instruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mempublikasikan korporasi pembakar hutan secara terang kepada masyarakat luas serta menghentikan izinnya untuk menimbulkan efek jera!
  17. Berikan kebebasan pers lokal maupun internasional!

Salah satu spanduk seruan yang dibawa oleh massa aksi ke depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28-10). (Virdian)

Sedikit yang berhasil dikutip dari seruan massa aksi di akhir press release-nya yaitu, “Untuk jangka pendek, saat kekuatan politik rakyat yang sanggup mengimbangi kekuatan partai politik oligarki dalam proses elektoral belum ada, kami mengajak untuk mendesak satu mekanisme baru pengesahan UU, bukan oleh DPR yang didominasi wakil-wakil partai oligarki, tetapi langsung melalui jajak pendapat rakyat atau referendum. Kemajuan teknologi dan informasi perlu segera dimanfaatkan untuk memajukan proses demokratisasi. Majukan Reformasi! Hancurkan Oligarki! Reformasi Butuh Revolusi!” Kemudian massa aksi membubarkan diri pada pukul 17.51 WIB setelah menyampaikan seluruh tuntutannya. Mereka mengambil keputusan ini setelah hanya ada satu orang perwakilan DPRD yang keluar untuk menemui massa aksi.

(Vinna, Virdian)

Related Posts