Fri. Sep 17th, 2021

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

KPK dalam Bahaya, Solidaritas Malang Melawan Menggelar Aksi

2 min read
Massa aksi berorasi di depan Balai Kota Malang. (Lung)

Pada hari Rabu (02-06) tepat pukul 10.00 WIB, massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Malang Melawan menggelar aksi Gerakan Solidaritas Malang Melawan Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Balai Kota Malang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan protes terhadap pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan yang mendesak pengusutan pelemahan KPK dengan diiringi suara kentongan dan spanduk bertagar #nyalakantandabahaya yang menandakan bahwa KPK sedang dalam bahaya. Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tentang TWK yang diselenggarakan oleh internal KPK dinilai kurang relevan karena terdapat beberapa pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan ukuran semangat nasionalisme. Selain itu, pertanyaannya juga mengandung unsur sexist, SARA, dan melanggar HAM, serta metode wawancara yang digunakan bermasalah secara prosedural. “Paling tidak ada empat tuntutan, di antaranya ada dua tuntutan untuk Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan dua ditunjukan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri. Saya berharap mereka segera mengusut permasalahan ini,” desak Ali Fikri Hamdani selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi.

Berikut empat tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, yang pertama yaitu menuntut Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menunjukan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan melantik seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang kedua, mendesak Presiden RI untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK. Ketiga, mendesak Ketua KPK untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan KPK. Yang terakhir, mendesak Ketua KPK untuk menjalankan kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan membuka akses informasi sesuai Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KPK atas hasil assessment yang dijadikan penilaian dan kebijakan untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui proses penelitian khusus (litsus).

Setelah selesai pembacaan tuntutan pada pukul 11.00 WIB, massa aksi merapatkan diri untuk menyampaikan harapannya dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Berani Jujur Pecat” menghadap ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, setelah itu massa membubarkan diri. Dengan adanya aksi ini, Ali Fikri berharap aspirasi dan tuntutan yang disampaikan dapat didengar dan diinisiasi oleh pimpinan KPK. “Kami akan melakukan aksi lanjutan sampai tuntutan kami terpenuhi. Tentunya aksi lanjutan tersebut lebih besar, tidak hanya di daerah Malang, namun bisa dikembangkan di daerah lain sampai tingkat nasional,” pungkasnya.

(Lung Sanggra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.