Fri. Dec 4th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Konsep The New Normal, Akankah menjadi Langkah Awal Mencapai Herd Immunity?

4 min read

Ilustrasi herd immunity melalui new normal. (Fadzillah)

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukan kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan,”

Ir. Joko Widodo

 

Pernyataan ini muncul selaras dengan keterangan Direktur Kedaruratan World Health Organization (WHO), dr Mike Ryan yang mengungkapkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang meski vaksin telah ditemukan. Masyarakat akan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan virus corona begitupun virus-virus lain yang telah ada. Alih-alih hal ini adalah bentuk pesimisme terhadap kemampuan bertahan hidup manusia, faktanya kemampuan adaptasi manusia lebih baik dibanding makhluk hidup lainnya. Seluruh aktivitas akan dapat dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, Jokowi memberikan contoh dalam sebuah rumah makan nantinya akan diisi 50% dari kapasitas pengunjung. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan produktivitas masyarakat. Konsep the new normal ini jelas harus dilaksanakan secara bertahap, tidak serta merta dan tetap harus dilakukan evaluasi.

Ilustrasi SARS-CoV-2 di Indonesia

(Sumber: Kompas.com)

Lantas kapan penerapan konsep the new normal? Dilansir dari Tempo.co, konsep ini akan dilaksanakan dalam lima tahapan yaitu tahap 1 tanggal 1 Juni, tahap 2 tanggal 8 Juni, tahap 3 tanggal 15 Juni, tahap 4 tanggal 6 Juli, dan tahap 5 tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Itulah perkiraan tanggal-tanggal yang dijelaskan oleh Ekonom Senior, Raden Pardede kepada Menteri Koordinator Perekonomian dalam konferensi yang berjudul “Road Map Ekonomi Kesehatan Keluar COVID-19”. Tujuan penyusunan timeline ini adalah untuk mengupayakan agar pada akhir bulan Juli atau Agustus roda perekonomian Indonesia berangsur dapat dibuka. Berbagai sektor industri, kebudayaan, dan pendidikan akan dibuka secara bertahap.

Di balik pernyataan pemerintah yang berharap agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19, muncul istilah herd immunity yang digadang-gadang mampu menjadi ‘alternatif’ penyelesaian pandemi ini. Herd immunity atau kekebalan kelompok masih terdengar awam di masyarakat, namun istilah medis ini sudah ada sejak lama. Konsepnya adalah menciptakan kekebalan terhadap suatu virus yang dipakai pada level populasi, bukan hanya pada individu. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, Amin Soebandiro menjelaskan bahwa herd immunity bisa dicapai dengan jalan vaksinasi atau merangsang pembentukan antibodi secara alamiah dalam diri seseorang.

Menggunakan vaksinasi untuk mencapai kondisi herd immunity dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke mayoritas populasi. Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran, Dr. Panji Hadisoemarto MPH menjelaskan bahwa jumlah populasi yang harus kebal terhadap virus berhubungan dengan angka reproduksi dasar atau Basic Reproductive Number (R0) sebuah penyakit. Pendekatan sederhananya, jumlah dari populasi yang harus memiliki kekebalan setidaknya 1-(1/R0). Perlu digaris bawahi bahwa sampai saat ini vaksin untuk virus corona belum ditemukan. Ilmuan dari seluruh penjuru dunia masih mengupayakan pengembangan vaksin yang dianggap potensial untuk mengatasi pandemi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kondisi herd immunity dengan jalan vaksinasi belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Meskipun vaksin telah ditemukan, hal ini tidak menjamin bahwa virus corona dapat hilang sepenuhnya. Dikarenakan fungsi vaksin yang sebenarnya adalah untuk mengendalikan atau mencegah penularan virus, bukan menghilangkannya.

Cara berikutnya untuk mencapai kondisi herd immunity adalah dengan ‘memaparkan’ seseorang agar terinfeksi virus sampai pada kadar tertentu, kemudian membiarkan dirinya sembuh. Setelahnya diharapkan tubuh akan membentuk antibodi, sehingga apabila terkena virus lagi tubuh sudah bisa mengatasinya. Akan tetapi, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 belum memiliki bukti klinis bahwa seseorang yang terinfeksi kemudian sembuh akan memiliki kekebalan untuk menjaga tubuhnya dari virus serupa. Saat penyebaran virus corona belum bisa dikendalikan, jumlah orang yang terinfeksi masih cukup tinggi, melakukan herd immunity secara ‘alamiah’ tanpa vaksinasi adalah hal yang cukup berisiko.

WHO menyebutkan bahwa penerapan herd immunity secara ‘alamiah’ untuk kasus virus corona sangatlah berbahaya. Mari kita mulai berhitung kemungkinan yang terjadi apabila herd immunity ‘alamiah’ ini diterapkan di Indonesia. Persentase kekebalan populasi berbeda terhadap setiap virus. Dilansir dari Tirto.id, penyakit menular seperti campak dapat ditularkan dari satu orang kepada  20 orang, hal ini berarti sekitar 95% dari populasi dibutuhkan untuk mencapai kondisi herd immunity. Sementara untuk flu, rata-rata menginfeksi satu sampai tiga orang, maka kekebalan populasinya adalah 25%. Sedangkan infeksi SARS-CoV-2 diperkirakan dua hingga tiga orang, kekebalan kelompok berdasarkan rata-rata algoritma adalah 50-67%. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 271 juta jiwa, setidaknya 182 juta jiwa penduduk harus dibuat terinfeksi SARS-CoV-2.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 10% penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia adalah kelompok yang sangat rentan terinfeksi SARS-CoV-2, jumlah ini belum ditambah kelompok rentan lain, misalnya mereka yang memiliki penyakit bawaan. Jika diasumsikan tingkat kematian akibat SARS-CoV-2 adalah 8,9%,  maka setidaknya ada 16 juta jiwa yang akan mengorbankan nyawa dari jumlah 182 juta jiwa yang terinfeksi. Angka ini bisa saja berlipat ganda, mengingat vaksin belum ditemukan dan jumlah masyarakat yang harus terinfeksi melebihi jumlah tenaga medis yang ada, sehingga kemungkinan terburuk yang terjadi adalah kenaikan kurva epidemi penyebaran virus.

Birokrat seharusnya menggunakan kalender epidemiologi dalam menyusun konsep the new normal. Kalender epidemiologi merupakan kalender yang disesuaikan terhadap bagaimana kondisi virus yang menyebabkan pandemi ini terjadi. Sebab dalam menyusun konsep seperti itu perlu memperhatikan data saintifik. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dipilih pemerintah untuk menekan penyebaran SARS-CoV-2 nyatanya belum efektif, terbukti dari masih tingginya angka pasien yang terinfeksi. Tenaga medis sebagai benteng pertahanan terakhir belum terbantu dengan regulasi ini, karena pada tanggal 23 mei 2020 jumlah kasus konfirmasi positif hampir menyentuh angka 1000 jiwa dalam kurun waktu 24 jam. Hal ini disebabkan oleh keadaan masyarakat yang mulai bosan berada di rumah saja sehingga memilih untuk keluar rumah. Apakah ini akibat sulitnya membuat dan mematuhi peraturan? Pembuatan peraturan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk saat ini. Peraturan yang menimbulkan kontroversi justru akan memicu kepanikan publik yang sedang merasa tertekan dengan keadaan sekarang. Dapatkah ditakatakan bahwa anjuran hidup berdampingan dengan COVID-19, dibuka kembali transportasi umum, dan seseorang dengan usia di bawah 45 tahun diperbolehkan beraktivitas normal merupakan langkah untuk mulai menerapkan herd immunity ‘alamiah’? Sekali lagi yang perlu digaris bawahi adalah menerapkan herd immunity ‘alamiah’ tanpa vaksin disaat angka infeksi masih cukup tinggi itu sangat berisiko.

“Tapi anda tahu, anda tidak bisa membuat keputusan sewenang-wenang sampai anda melihat apa yang sedang anda hadapi, anda membutuhkan data,” ujar Anthony Fauci, Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

 

(Fadzillah)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.