Kebijakan Pemerintah Terkait Ba’asyir, Matangkah?

tempo.co

Abu Bakar Ba’asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu dan Abdus Somad lahir di Jombang, 17 Agustus 1938, merupakan seorang tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab. Ba’asyir juga merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. Berbagai sumber menyatakan bahwa banyak badan intelijen menuduh Ba’asyir sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI). Jemaah ini merupakan sebuah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan al-Qaeda(suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam). Namun, Ba’asyir membantah menjalin hubungan dengan JI atau terorisme.

Pada masa Orde Baru, Ba’asyir melarikan diri dan tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila. Namun setelah kepulangannya ke Indonesia, ia kembali melakukan tindakan kriminal. Puncaknya ketika peristiwa serangan bom Bali pada 2002, Ba’asyir ditetapkan sebagai tersangka. Ia divonis dua tahun enam bulan setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus terorisme tersebut. Setelah bebas pada Juni 2006, ia kembali ditahan pada Agustus 2010 dengan tuduhan terkait pendirian kelompok militan di Aceh. Ba’asyir telah menjalani hukuman selama sembilan tahun dari 15 tahun hukuman penjara karena dinyatakan bersalah pada Juni 2011 dalam kasus mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Ulama berusia 81 tahun ini sebelumnya ditahan di Nusakambangan, Cilacap, namun dipindahkan ke LP Gunung Sindur, Bogor dengan alasan kesehatannya menurun. Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum pasangan calon presiden/wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan Ba’asyir telah mendapatkan remisi tiga kali dan berhak untuk bebas bersyarat. Yusril juga menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk membebaskn Ba’asyir dari penjara dengan pertimbangan kemanusiaan karena sudah berusia lanjut dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Kondisi yang dimaksud adalah adanya pembengkakan kakinya yang berwarna hitam.

Namun, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan membebaskan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, selama ia tak memenuhi persyaratan yang berlaku. Ia berujar keputusan pembebasan Ba’asyir saat ini bukan di sisi pemerintah, melainkan di pihak terpidana. Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir selama syarat tak dipenuhi. Syarat yang berlaku yakni harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pancasila, dan UUD 1945. Mantan panglima TNI ini mengklaim Jokowi terbuka terhadap keinginan Ba’asyir untuk bebas. Alasannya Jokowi melihat kondisi kesehatan dan usia Ba’asyir. “Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun, presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” ungkap beliau. Meski Ba’asyir nantinya tidak kunjung bebas, Moeldoko menjamin fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah kepadanya tidak akan berubah. “Itu standar, bahkan akan kami lebihkan apabila membutuhkan. Untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, tidak bisa dikurangi,” tuturnya. (sumber : tempo.co)
Terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir, menimbulkan pro-kontra di kalangan internal kabinet. Kordinator Bidang Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arip Yogiawan menanggapi keputusan pemerintah terkait Abu Bakar Ba’asyir tidak terencana dengan baik. Apalagi menurutnya, kasus terkait Ba’asyir sangat sensitif, yakni mengenai tindakan terorisme. Sehingga perlu dipertimbangkan secara matang agar tak menimbulkan perdebatan antara Presiden Jokowi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Hal senada juga diungkapkan salah satu masyarakat umum, Wiryatama, menurutnya kasus Abu Bakar Ba’asyir ini merupakan kasus yang sangat rawan karena mendekati pemilihan presiden (pilpres). Maka jelas akan muncul isu-isu gejolak politik. “Ya saya serahkan kepada pemerintah saja. Dan saya berharap pemerintah bisa bersikap tegas dan satu suara, agar masyarakat tidak mendapat info yang simpang siur apalagi terkait kasus terpidana terorisme” Pungkasnya.

Terlepas dari pendapat-pendapat diatas, sebagai mahasiswa sudah sepatutnya tidak bertindak masa bodoh dengan isu nasional yang ada. Sebagai generasi muda, seharusnya mampu menjadikan kasus-kasus yang ada sebagai pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kajian-kajian kasus dalam lingkup kampus misalnya, dapat dilakukan sebagai suatu tindakan kooperatif untuk menghadapi kasus serupa dalam lingkup lebih kecil. Pengambilan keputusan dari berbagai sudut pandang perlu dilatih agar tidak terjadi kesimpangsiuran kebijakan yang hendak dilaksanakan. Pengendalian diri juga perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal ang tidak diinginkan, terjerumus ke dalam kelompok teroris misalnya.

(Wulan Dian P.)

Related Posts