Tue. Apr 13th, 2021

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Diskusi Penahanan Massa Aksi IWD, Marinus: Tidak Seharusnya Aparat Melakukan Tindak Represif

2 min read

Ilustrasi penangkapan HL oleh aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang. (Lung)

“Ini masalah serius,” ujar Daniel Alexander Siagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pos Malang dalam diskusi mengenai penahanan massa aksi International Women’s Day (IWD) di Malang. Diskusi dengan judul “Kebebasan Akademik dan Jeratan Jeruji” ini digelar oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (12-03). Diskusi ini menghadirkan narasumber Daniel Alexander Siagian, perwakilan dari YLBHI Pos Malang dan Marinus Yaung selaku Akademisi Universitas Cenderawasih Papua. Latar belakang dari diskusi ini adalah aksi yang digelar oleh Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (GEMPUR) pada Senin (08-03) yang berujung pada penangkapan hingga penetapan salah satu massa aksi sebagai tersangka.

Daniel menyatakan bahwa massa aksi yang berjumlah sekitar 28 orang diamankan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang. Salah satunya merupakan mahasiswa Papua berinisial HL. Saat ditangkap dan ditarik paksa, HL secara tidak sengaja menendang kaca truk dalmas sehingga pecahannya melukai mata kiri anggota Polresta Malang. Insiden ini dijadikan sebagai bukti oleh Polresta Malang untuk menetapkan HL sebagai tersangka tindak pidana atas perusakan fasilitas dan penganiayaan. Sedangkan, massa aksi lain dimintai keterangan sebagai saksi. YLBHI Pos Malang turut serta menemani HL selama pemeriksaan, kemudian mengajukan penangguhan penahanan tanpa jaminan kepada pihak Polresta Malang.

Marinus Yaung menjelaskan pendapatnya mengenai penangkapan massa aksi pada diskusi yang diadakan oleh KIKA. (Nisrina)

Marinus Yaung selaku Akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura memberikan tanggapannya atas insiden penangkapan HL. Marinus mengaku terkejut saat mengetahui kabar dan melihat video yang memperlihatkan penangkapan massa aksi yang semena-mena. Marinus menyesalkan sikap aparat yang melakukan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. “Sebagai aparat keamanan, pastilah mereka mempunyai cara-cara yang tepat untuk menangani situasi tersebut,” tambah Marinus. Ia meminta agar Polresta Malang dapat menggaris bawahi bahwa tidak seharusnya aparat melakukan tindakan represif dalam menyelesaikan masalah.

“Mahasiswa adalah bagian dari negara Indonesia yang berhak untuk menyatakan pendapatnya,” tutur Marinus. Ia mengharapkan adanya forum diskusi antara pihak berwenang dengan aktivis guna penyampaian aspirasi oleh massa. Selain itu, Daniel mengatakan bahwa jaminan mengenai kebebasan berpendapat di muka umum dan hak-hak normatif yang telah diatur dalam perundang-undangan sudah sepatutnya dilaksanakan secara menyeluruh.

(Lung, Nisrina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.