Fri. Nov 27th, 2020

LPM Kompen

Katakan yang Benar Walau itu Getir

Diskusi Kebijakan UKT dengan Pimpinan: Pemotongan UKT Secara Merata Tidak Mungkin

5 min read

Rangkuman poin hasil diskusi dengan pimpinan Polinema. (Arya)

Masalah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi ini semakin memanas di Politeknik Negeri Malang (Polinema). Kebijakan terbaru, kampus telah memberikan bermacam bantuan dan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak COVID-19. Namun, mahasiswa merasa bahwa hal itu belum cukup, pemotongan UKT semester gasal 2020/2021 secara merata menjadi tuntutan utama mereka. Dimulai dari protes mahasiswa di akun Instagram dan Twitter Polinema, konsolidasi akbar, hingga puncaknya, diskusi daring antara mahasiswa dengan pimpinan Polinema.

*****

Senin, (03-08) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polinema menyelenggarakan diskusi dengan tajuk “Diskusi Kebijakan UKT Selama Pandemi COVID-19” yang berlangsung pukul 10.00—14.00 WIB via Zoom. Diskusi dihadiri oleh perwakilan mahasiswa umum, Organisasi Kemahasiswaan Internal (OKI) Polinema, dan pihak pimpinan Polinema diantaranya, Direktur Polinema yaitu Drs. Awan Setiawan, MMT., MM., beserta jajarannya yaitu Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT. selaku pembantu direktur (Pudir) I, Drs. Halid Hasan, MSRATHRM. selaku Pudir II, Dr. Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng. selaku Pudir III, Dr. Luchis Rubianto, LRSC, MMT. selaku Pudir IV, senat, staf ahli, dan masing-masing Kepala Jurusan.

Mengenai diskusi yang dibatasi pesertanya dan tidak adanya siaran langsung, Besta Alfidi selaku Wakil Presiden BEM, menyatakan bahwa keputusan ini berasal dari keinginan pimpinan. “Dari pimpinan sendiri tidak menghendaki live Youtube untuk menghindari kata kasar yang dapat merugikan instansi,” ujar Besta.

Sebelumnya, pada 27 Juli, BEM sudah mengadakan konsolidasi terbuka mengenai bahasan ini via Discord. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) juga telah menampung aspirasi mahasiswa dengan membuat kuesioner di masing-masing jurusan. “Untuk poinnya yaitu penurunan UKT, pemaparan alokasi dana, penambahan subsidi pulsa, serta penambahan timeline keringanan,” ujar Besta.

Hasil rekapitulasi kuisoner dari himpunan mahasiswa jurusan.

(Sumber: Dokumen Istimewa)

Diskusi diawali dengan penyampaian moderator mengenai hasil rekapitulasi kuesioner. Hasil tersebut ditanggapi Pak Awan dengan mempresentasikan kebijakan UKT Polinema. Dari slide tersebut, terdapat beberapa jenis bantuan dengan kuota yang berbeda. Dalam pemaparannya, mereka mengaku jumlah kuota tersebut telah diperhitungkan secara matang dengan mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah dan kemampuan finansial institusi. Dasar yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 25 Tahun 2020 yaitu “Keringanan UKT dapat diberikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat Pandemi COVID-19”

Postingan Instagram Polinema @polinema_campus mengenai bantuan UKT yang diberikan. (Arya)

Dipaparkan juga kebijakan anggaran yang meliputi sumber dana dan rincian anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), hingga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) atau subsidi pemerintah.

Poin penting yang kami perhatikan disini adalah adanya pemotongan dana BOPTN hingga 30%. Bermula dari 12 Miliar menjadi 7,4 Milyar. Selain itu, tidak ditemukan penjelasan dalam bentuk jumlah nominal mengenai anggaran DIPA terkait pemotongan ini. Data yang ditampilkan hanya sebatas alokasi dana.

Rincian anggaran dana DIPA.

(Sumber: Dokumen Istimewa)

Kuota Penerima Bantuan yang Tidak Seimbang

Memasuki sesi tanya jawab, Moch. Farhein F, mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, mempertanyakan kebijakan jika terjadi overcapacity pada kuota penerima bantuan UKT. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa Polinema berkisar 12.000 mahasiswa sedangkan kuota pembebasan UKT hanya 2.881 mahasiswa dan keringanan berjumlah 792 mahasiswa.

Pertanyaan itu dijawab oleh Pudir II yang menjelaskan bahwa angka tersebut adalah standar normal dari institusi, mahasiswa masih bisa mengajukan meskipun kuota terpenuhi dengan pertimbangan lebih detail dan faktual. “Kendala seperti orang tua yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi sehingga sekarang tidak bisa membiayai, kan tidak mungkin kita tutup mata. Untuk prasyarat seperti foto rumah bisa diurus nanti, yang terpenting ada bukti bahwa mahasiswa terdampak,” ujar beliau.

Tuntutan Penurunan UKT bagi Seluruh Mahasiswa

Selanjutnya Farhein juga meminta kejelasan tentang pemotongan anggaran BOPTN agar dapat dibandingkan dengan tuntutan penurunan UKT sebesar X% dari para mahasiswa. Mengingat pada semester gasal 2020/2021 ini menggunakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus.

Menjawab pertanyaan ini, pimpinan menekankan jika Penurunan UKT sebesar X% untuk semua mahasiswa secara merata tidak memungkinkan karena bertentangan dengan Permendikbud 25 Tahun 2020. “Jika memungkinkan akan dilaksanakan. Jika tidak, maka tidak bisa dilakukan, saya tidak mau menyalahi aturan,” jelas Pak Awan.

Pudir II pun ikut menambahkan, jika semua mahasiswa terdampak tetapi tidak semua terdampak dengan beban yang sama.  “Di Permendikbud 25 Tahun 2020, tidak diatur soal penurunan UKT, artinya masyarakat dikelompok-kelompokkan. Pemerintah menyadari bahwa pandemi berdampak ke semua orang, tetapi dampaknya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Bahkan diantara orang yang terdampak negatif, ada juga yang mendapatkan dampak positif contohnya pengusaha masker,” ungkap Pudir II.

 

Transparansi Alokasi UKT

Diskusi berlanjut dengan pertanyaan dari Galang R. mahasiswa dari Jurusan Administrasi Niaga tentang tranparansi alokasi dana UKT dalam bentuk nominal. “Belum jelas alokasi UKT dalam bentuk nominal berapa? Jika diberikan kita dapat membandingkan alokasi UKT saat pembelajaran normal dengan alokasi saat PJJ, pastinya ada perubahan kan. Misal biaya untuk perawatan gedung dan fasilitas turun sekian juta, lalu pembangunan naik sekian juta. Jadi kita bisa tau nominal real-nya, alokasi turun dan naik untuk apa. Itu hak kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui pengalokasian UKT kita,” ujarnya.

Menjawab itu, pihak pimpinan tidak bisa memberikan  dengan alasan bahwa di Perguruan Tinggi manapun tidak ada rincian anggaran seperti itu. “Kalau ketentuan tersebut ada di dalam Permendikbud, tentunya akan dilaksanakan,” ujar Direktur.

Pudir II menambahkan, dokumen atau data yang berkaitan dengan keuangan masuk ke dalam kategori informasi terbatas, artinya hanya pihak tertentu yang berwenang yang dapat mengakses informasi ini. Pemeriksaan tiap tahun terhadap dokumen ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Dewan Pengawas (Dewas).

“Sementara ini hasil laporan keuangan Polinema baik, wajar tanpa pengecualian. Jadi, kalau diminta rincian alokasi dana, ada lembaga yang sudah mewakili untuk melakukan telaah, review, pemeriksaan, bahkan mengauditnya,” ujar Pudir II.

Mahasiswa Jalur Mandiri Dapat Mengajukan Keringanan UKT

Mengenai timeline pengajuan keringanan UKT yang terlalu singkat, Nadya Dwita, mahasiswa Jurusan Teknik Kimia mengeluhkan timeline yang kurang lama karena tidak semua kelurahan dapat mengeluarkan surat keterangan gaji dengan cepat.

Hal ini direspon oleh Pudir III, beliau menjelaskan bahwa sudah ada perpanjangan waktu untuk pengajuan keringanan UKT bagi yang terdampak COVID-19. “Masalah surat-suratnya nanti bisa menyusul, yang terpenting adalah registrasi terlebih dahulu,” ujar beliau.

Selain itu Nadya juga mempertanyakan perihal tidak adanya kolom untuk mengajukan keringanan UKT pada siakad mahasiswa jalur mandiri.

Hal ini dibantah oleh Kartika Windrajanti, S.Sos selaku kepala sub bagian akademik. “Jadi, untuk yang mengajukan keringanan UKT maupun penundaan pembayaran, itu yang mandiri ataupun jalur lain bisa ke helpakademik.polinema.ac.id, semua disitu akan diarahkan oleh tim kami,” tuturnya.

Direktur menambahkan bahwa mahasiswa jalur mandiri dapat mengajukan keringanan UKT dan bahkan bisa sampai pada pembebasan UKT. “Kami tidak menutup mata, orang tua mahasiswa jalur mandiri juga terdampak. Bahkan pembebasan UKT juga tidak masalah. Keringanan bukan hanya untuk jalur regular, jalur mandiri pun juga bisa,” ungkapnya.

Sedangkan untuk mahasiswa tingkat akhir, pihak kampus memberikan pembebasan pembayaran UKT bagi yang sudah lulus sebelum tanggal 11 September dan untuk mahasiswa yang lulus setelah tanggal tersebut diberikan keringanan pembayaran sebesar 50%.

Dalam pengajuan keringanan UKT, data terakhir menunjukkan masih 715 mahasiswa yang mendaftar untuk kolom bantuan COVID-19 dan 300 mahasiswa untuk kolom keringanan umum. “Kalau memang kuota masih bersisa, silakan disampaikan ke teman-teman yang lain, manfaatkan kuota yang ada,” ujar Direktur Polinema.

Pada akhir diskusi, terkait bantuan pulsa untuk mendukung sistem PJJ, Direktur Polinema sepakat untuk menanggapi aspirasi dengan menaikkan biaya bantuan pulsa menjadi Rp150.000,00/ bulan, selama tiga bulan.

(Arya Putra H.Y, Dimas Fahrizal S, Baiq Shafa S.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.