Berbagai Aksi di Kota Malang; Buntut Panjang Kepentingan Oligarki

Suasana massa aksi sedang menyampaikan tuntutannya dalam  ‘Mosi Tidak Percaya’ di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (23-09). (Arya)

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 akhir-akhir ini acap mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut, muncul berbagai macam aksi yang gencar dilakukan baik di daerah kabupaten atau kota madya, provinsi, maupun pusat. Hal ini dipicu oleh pengeluaran Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai tergesa-gesa. Ada banyak RUU yang dianggap bermasalah oleh masyarakat dari berbagai daerah. Salah satunya di Kota Malang, beberapa RUU yang dianggap bermasalah oleh masyarakat Malang adalah RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan RUU Permasyarakatan. Hal inilah yang memantik reaksi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum untuk melakukan serangkaian aksi yang dipusatkan di depan Balai Kota Malang, di antaranya ‘Menolak Kematian KPK’, ‘September Hitam’, ‘Demokrasi Sekarat’, ‘Hari-hari Mencekam’, dan ‘Mosi Tidak Percaya’.

Tanggal 18 September 2019, di depan Balai Kota Malang Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) melaksanakan aksi “Menolak Kematian KPK”. Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diprakarsai oleh Malang Corruption Watch (MCW). Mereka mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:

  1. Menolak segala bentuk pembungkaman demokrasi yang dilakukan oleh Negara (DPR dan Pemerintah) melakukan pengesahan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  2. Menyampaikan Mosi Tidak Percaya terhadap DPR dan Pemerintah karena telah mengkhianati mandat reformasi, bahwa KPK adalah anak Kandung Reformasi yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi setelah dilumpuhkan oleh Rezim;
  3. Mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Malang Raya untuk tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk pelemahan KPK dan agenda Pemberatasan Korupsi;

Selanjutnya, pada tanggal 19 September 2019 masih di depan Balai Kota Malang, Aliansi Masyarakat Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) menyuarakan aspirasi mereka pada Aksi Kamisan dengan tajuk ‘September Hitam, Demokrasi Sekarat, Hari-hari Mencekam’. Berdasarkan pemaparan Reni Eka Mardiyana,  Koordinator Lapangan, aksi ini merupakan bentuk realisasi dari konsolidasi aksi ‘Menolak Kematian KPK’. Massa yang terlibat dalam aksi ini menyampaikan beberapa tuntutan dengan isu yang kompleks, di antaranya:

  1. Tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, senyata-nyatanya tanpa kebohongan dan kepalsuan;
  2. Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
  3. Tolak Revisi KUHP di sidang Paripurna DPR;
  4. Berikan perlindungan terhadap ruang privat dan cegah kriminalisasi terhadap perempuan;
  5. Berikan perlindungan kepada anak-anak dari standar moral yang i-rasional;
  6. Hentikan kriminalisasi aktivis Papua dan bebaskan tanpa syarat;
  7. Hentikan pengalihfungsian hutan untuk kepentingan korporasi;
  8. Hentikan segala bentuk tindakan rasisme;

Penyampaian orasi oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli HAM dalam Aksi Kamisan, Kamis (19-09). (Salsa)

Kemudian aksi yang cukup menyita perhatian publik se-Malang Raya yaitu ‘Mosi Tidak Percaya’ yang diprakarsai oleh Aliansi Rakyat Demokrasi dan Front Rakyat Melawan Oligarki. Aksi ini bisa dibilang sebagai puncak kekecewaan masyarakat Malang. Mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat dari berbagai elemen turun ke jalan pada tanggal 23–24 September 2019. Pada hari pertama mahasiswa dan masyarakat umum memadati depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai pukul 09.45 WIB. Aksi berlanjut dengan penyampaian beberapa tuntutan di antaranya:

  1. Kepada DPR RI untuk segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat;
  2. Kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air;
  3. Kepada Presiden untuk segera menghentikan izin korporasi pembakar hutan;
  4. Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk secepatnya membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, advokat, aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua, dan serta Tarik Militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil;
  5. Kepada Pemerintah untuk segera mengubah pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Pada hari kedua, aksi ini berganti nama menjadi ‘Hari Tani dan Tolak RUU Tidak Pro Rakyat’. Namun, dalam aksi ini sempat terjadi kericuhan yang akhirnya menyebabkan represi terhadap para demonstran. Berdasarkan pers release yang dikeluarkan dua aliansi pemrakarsa, pukul 11.15 WIB pihak DPRD keluar dari gedung untuk menemui massa aksi berjumlah kurang lebih tujuh orang dan berjanji akan menyampaikan tuntutan aliansi kepada DPR RI. Pukul 11.30 WIB mahasiswa melakukan negosiasi dengan Ketua DPRD untuk dipersilakan masuk ke dalam Gedung DPRD, namun negosiasi ini tidak berhasil. Kemudian berlanjut dengan negosiasi kedua, negosiator dipersilakan masuk ke dalam Gedung DPRD dengan syarat ada yang bersedia bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan. Setelah terbangun komitmen antara seluruh massa aksi bahwa, “Mereka tidak akan melakukan segala bentuk perusakan, dan jika ada perusakan berarti hal itu di luar koordinasi, maka massa aksi akan menyerahkan oknum perusakan tersebut kepada kepolisian,” barulah perwakilan mahasiswa menyetujui hal tersebut.

Pukul 12.10 WIB, hanya sepuluh perwakilan massa aksi yang diperbolehkan masuk oleh kepolisian untuk melakukan negosiasi dengan Ketua DPRD Kota Malang. Pernyataan dari Ketua DPRD dan kepolisian bahwa kehendak mahasiswa tidak ada artinya, menuai kecaman dari massa aksi. Negosiator menyampaikan bahwa hal itu sebagai upaya untuk meyakinkan kawan-kawan di Jakarta agar berhasil masuk Gedung DPR RI di Senayan, dan membatalkan seluruh rencana pengesahan RUU tidak pro rakyat yang hingga detik ini dikebut oleh DPR. Tanpa pendudukan, tidak ada reformasi. Tidak ada hidup yang lebih bebas dari rezim otoriter Orde Baru. Usulan akhir yang disampaikan mahasiswa adalah agar seluruh massa aksi dipersilakan masuk ke halaman Gedung DPRD saja, sekali lagi hal ini ditolak oleh Ketua DPRD dengan alasan sedang berlangsung rapat komisi di dalam gedung.

Polisi menembakkan water canon ke arah massa aksi pada aksi ‘Hari Tani dan Tolak RUU Tidak Pro Rakyat’, Selasa (24-09). (Virdian)

Akibat dari tidak ditemukannya titik terang dalam negosiasi tersebut, pada pukul 12.28 WIB mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung yang mengakibatkan adanya represi terhadap massa aksi. Mobil kepolisian mulai disiagakan, polisi membentuk pertahanan tahap tiga. Pukul 12.51 WIB salah satu bagian pagar utama rusak, kemudian polisi mulai memukuli mahasiswa yang berada di barisan depan. Namun hal ini tidak membuat massa aksi mundur justru semakin gencar melakukan perlawanan. Pukul 13.00 WIB polisi menembakkan water canon sebanyak tujuh kali ke arah massa aksi. Cara ini berhasil membuat massa berhamburan mundur menyelamatkan diri.

Berdasarkan rilis Aliansi Rakyat Demokrasi dan Front Rakyat Melawan Oligarki terdapat delapan orang yang menjadi korban tindak kekerasan kepolisian. Berikut ini nama-nama korban  yang berhasil diidentifikasi:

  1. Aldy Surya Pratama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), terkena pukulan polisi hingga pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Lavalette;
  2. Eky mahasiswa UMM, berdarah di bagian kepala;
  3. Bima mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema), terkena pukulan di kepala dan terinjak;
  4. Zidan mahasiswa UMM, terkena pukulan benda tumpul polisi dan terdapat luka dalam;
  5. Rozaki Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IMM FISIP) UMM, terkena cakaran dan tusukan benda tumpul di leher oleh polisi;
  6. Angga Pratama mahasiswa UMM terkena pukulan dan terdapat luka dalam,
  7. Afinda Marta mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang jatuh pingsan akibat terjebak dalam kerumunan yang saling dorong mendorong,
  8. Fadil mahasiswa UMM luka di pergelangan tangan,

Setelah adanya represi dari pihak kepolisian yang berhasil membuat massa aksi mundur, pukul 13.21 WIB massa aksi dikondisikan di depan Balai Kota untuk menyaksikan konferensi pers dari pihak DPRD dan Kepolisian. Pukul 13.45 WIB, DPRD dan kepolisan memulai konferensi pers. Pihak DPRD dan kepolisian menjelaskan apa yang telah terjadi, dalam konferensi pers ini DPRD dan kepolisian kembali mengizinkan hanya dua puluh massa aksi untuk masuk gedung DPRD dikarenakan sedang berlangsung rapat komisi di dalam gedung. Hal ini ditolak dengan tegas oleh massa aksi, sekali lagi massa aksi menawarkan agar seluruh peserta aksi dapat masuk ke halaman gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan pengawalan ketat polisi. Bahkan massa aksi siap mengganti apabila terjadi kerusakan fasilitas. Pukul 14.42 WIB, aliansi menyatakan sikap bahwa mereka akan membubarkan diri dikarenakan ingin mengawal rekan-rekan yang menjadi korban.

Harapan serangkaian aksi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai aliansi di Malang Raya sangat jelas. Mereka menginginkan agar RUU yang dianggap tidak pro rakyat dan terkesan mengada-ada ditolak. Selain itu mereka (masa aksi) menginginkan agar rekan-rekan yang berada di pusat (khususnya Jakarta) dapat berhasil menyampaikan aspirasi rakyat yang berada di daerah kepada DPR RI di Senayan. Kepada Badan Legislatif dan Eksekutif besar harapan masyarakat agar dapat segera mengambil tindakan tegas dan membuat keputusan yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. “Para pemimpin harus mendengar suara rakyatnya dan kita sebagai rakyat harus saling membantu, bahu-membahu, bantu-membantu rakyat,” harap Faris Hasbi Ahmad, mahasiswa Polinema yang ikut dalam ‘Aksi Kamisan’ pada 19 September 2019.

(Vinna Nurfadzillah)

Related Posts